Bitung,Redaksisulut-Libatkan puluhan pedagang, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bitung gelar aksi di Kantor Wali Kota Bitung dan kantor DPRD Kota Bitung. Kamis, (30/3/2023).
Dalam aksi ini, Dewan Pengawas Direksi dan Kepala Unit (Kanit) di perusahan umum daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung agar dicopot.
Adapun dasar dari pencopotan jabatan ini, menurut koordinator aksi Reinald Maringka, dikarenakan tidak adanya transparansi soal aturan yang ada di Perumda Pasar.
Reinald menjelaskan bahwa saat ini ada ketidak transparan Perumda berupa, pembayaran, proses menempati lapak, penertiban dan penutupan usaha pedagang.
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
- Diapkan Jadi Ahli Metalurgi, Bupati Delis Antar 10 Putra-Putri Terbaik Morut ke ITD Sumut
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Acara Pelantikan Dan Pengambilan Janji Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Sulut : Turut Berikan Ucapan Selamat
“Kami merasa selama keberadaan Perumda Pasar, pedagang pasar hanya dijadikan sebagai mesin ATM atau sapi perah untuk dijadikan objek pungutan tanpa di barengi oleh fungsi penataan dan pemberdayaan pedagang”. Tegasnya.
Dirinya juga menuding bahwa saat ini Perumda Pasar melakukan cara-cara yang tidak manusiawi dalam pengelolaan pasar.
“Dewan direksi, kepala unit pasar bahkan sampai kolektornya melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti, premanisme dan intimidasi kepada pedagang”. Kata Reinald.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menambahkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang berada di Perumda Pasar melakukan pungutan liar kepada pedagang.
“Pungutan liar itu baik berupa barang, uang serta pemindahan lapak secara sepihak”. Tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bitung sementara melakukan negosiasi dengan Komisi II DPRD Kota Bitung. (*/Wesly)
