Bitung,Redaksisulut-Libatkan puluhan pedagang, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bitung gelar aksi di Kantor Wali Kota Bitung dan kantor DPRD Kota Bitung. Kamis, (30/3/2023).
Dalam aksi ini, Dewan Pengawas Direksi dan Kepala Unit (Kanit) di perusahan umum daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung agar dicopot.
Adapun dasar dari pencopotan jabatan ini, menurut koordinator aksi Reinald Maringka, dikarenakan tidak adanya transparansi soal aturan yang ada di Perumda Pasar.
Reinald menjelaskan bahwa saat ini ada ketidak transparan Perumda berupa, pembayaran, proses menempati lapak, penertiban dan penutupan usaha pedagang.
- Solusi Praktis Kendaraan Listrik, PLN Hadirkan Kemudahan Pendaftaran “Home Charging Services” Ultima melalui Aplikasi PLN Mobile
- Gubernur Yulius Lantik Pengurus FKUB Periode 2026-2031,Jadikan FKUB Jembatan Komunikasi dan Penjaga Harmoni Sosial
- Implementasi NIB-NOP, Pemkot Bitung Lakukan Kerja Sama Antar Daerah
“Kami merasa selama keberadaan Perumda Pasar, pedagang pasar hanya dijadikan sebagai mesin ATM atau sapi perah untuk dijadikan objek pungutan tanpa di barengi oleh fungsi penataan dan pemberdayaan pedagang”. Tegasnya.
Dirinya juga menuding bahwa saat ini Perumda Pasar melakukan cara-cara yang tidak manusiawi dalam pengelolaan pasar.
“Dewan direksi, kepala unit pasar bahkan sampai kolektornya melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti, premanisme dan intimidasi kepada pedagang”. Kata Reinald.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menambahkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang berada di Perumda Pasar melakukan pungutan liar kepada pedagang.
“Pungutan liar itu baik berupa barang, uang serta pemindahan lapak secara sepihak”. Tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bitung sementara melakukan negosiasi dengan Komisi II DPRD Kota Bitung. (*/Wesly)
