Gorontalo-Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili menyampaikan dukungan kebijakan politik DPRD terhadap penguatan tugas Polri, di antaranya melalui dukungan anggaran hibah dan fasilitas penunjang operasional keamanan, penguatan sarana dan prasarana keamanan wilayah, dukungan terhadap program pembinaan masyarakat (Binmas), serta sinergi program keamanan dalam RKPD dan APBD Tahun 2026.
Hal itu di sampaikan Idrus Thomas Mopili, saat menghadiri sekaligus memberikan materi pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Tahun 2026, terkait kebijakan politik DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung Polri guna menjaga Harkamtibmas di wilayah Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Rabu (18/02/2026).
Kegiatan yang di gelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo ini,mengusung tema “POLRI Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026”.
Turut hadir dalam Rapimwil tersebut Gubernur Gorontalo, Kasrem Gorontalo, para pimpinan OPD Provinsi Gorontalo, serta pejabat utama Polda Gorontalo.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili menyampaikan dukungan kebijakan politik DPRD terhadap penguatan tugas Polri, di antaranya melalui dukungan anggaran hibah dan fasilitas penunjang operasional keamanan, penguatan sarana dan prasarana keamanan wilayah, dukungan terhadap program pembinaan masyarakat (Binmas), serta sinergi program keamanan dalam RKPD dan APBD Tahun 2026.
Selain itu, DPRD juga menegaskan kebijakan pengawasan yang mencakup monitoring implementasi program keamanan daerah, evaluasi sinergi lintas sektor dalam penanganan gangguan kamtibmas, mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan keamanan, serta pelaksanaan forum koordinasi rutin antara DPRD dan Polda Gorontalo.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo secara rutin melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek-polsek di wilayah Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut meliputi dialog langsung dengan Kapolsek dan jajaran terkait situasi kamtibmas, peninjauan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian, inventarisasi kebutuhan dan kendala di tingkat kewilayahan, serta penyerapan aspirasi masyarakat melalui koordinasi bersama unsur Forkopimcam.
Fokus kunjungan Komisi I antara lain evaluasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, monitoring potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas, penguatan sinergi antara legislatif dan kepolisian sektor, serta mendorong optimalisasi pelayanan publik di tingkat Polsek.
Ketua DPRD juga menegaskan dukungan terhadap program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), melalui penguatan transformasi organisasi Polri, kolaborasi berbasis data dan teknologi, pelayanan publik yang cepat dan humanis, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Dalam konteks sinergi menuju RKP 2026, DPRD dan Polda Gorontalo berkomitmen untuk menjamin stabilitas keamanan menjelang dan selama pelaksanaan program pemerintah 2026, mengamankan program strategis daerah, mencegah potensi konflik sosial dan politik, serta memperkuat deteksi dini berbasis masyarakat.
Lebih lanjut, disampaikan pula sejumlah tantangan keamanan tahun 2026, seperti disrupsi informasi dan hoaks di media sosial, potensi peningkatan kriminalitas ekonomi, peredaran narkotika dan kenakalan remaja, serta ancaman intoleransi dan radikalisme. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan partisipasi aktif masyarakat.
Melalui momentum Rapimwil ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen bersama untuk mendukung penuh tugas dan fungsi Polri dalam menjaga Harkamtibmas, menguatkan kebijakan politik yang berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan rakyat, serta mendorong sinergi lintas sektor demi suksesnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan terwujud Gorontalo yang aman, damai, dan sejahtera. (*)
