Gorontalo-Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Pohuwato–Boalemo, Muhammad Dzikyan, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan krusial, mulai dari perubahan data bantuan sosial, kerusakan infrastruktur desa, hingga minimnya program pemberdayaan pemuda.
Dalam dialog bersama masyarakat, Dzikyan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Gorontalo mengungkapkan bahwa banyak warga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran serta pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin terpusat di pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat.
“Program pemberdayaan saat ini sebagian besar langsung diarahkan dari pemerintah pusat ke masyarakat. Bantuan yang bersifat seremonial perlahan mulai ditinggalkan,” ujar Dzikyan saat menyampaikan hasil resesnya.
Salah satu keluhan utama masyarakat adalah perubahan data penerima bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN). Akibat pembaruan tersebut, sejumlah warga yang sebelumnya berada pada desil 2 dan 3 justru bergeser ke desil yang lebih tinggi, sehingga berpotensi kehilangan hak atas bantuan sosial.
Selain persoalan data, warga juga mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang mengalami kerusakan namun belum dapat diperbaiki karena keterbatasan anggaran daerah. Permasalahan lain yang turut mencuat adalah bantuan ternak sapi yang dilaporkan mati tidak lama setelah diserahkan kepada penerima manfaat.
Kelompok pemuda dalam forum reses tersebut juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap minimnya perhatian pemerintah. Mereka menilai akses terhadap fasilitas olahraga serta program peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bagi pemuda masih sangat terbatas.
“Pemuda merasa mulai terpinggirkan. Bantuan sarana olahraga dan program pengembangan kapasitas pemuda sangat minim,” kata Dzikyan menirukan aspirasi yang disampaikan warga.
Masyarakat juga berharap agar program pelatihan seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2026. Selain itu, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah dinilai perlu diaktifkan kembali untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha kecil di bidang menjahit maupun kuliner.
Dalam kesempatan yang sama, warga Kecamatan Wonosari turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal. Mereka juga mengkritik pembangunan Sekolah Rakyat berskala provinsi dengan anggaran sekitar Rp134 miliar yang dinilai kurang melibatkan tenaga kerja lokal.
“Masyarakat berharap pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan dapat bersinergi dengan warga setempat, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Dzikyan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dzikyan menegaskan bahwa seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial, agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di daerah. *
