Minut-Setelah Kejaksaan Tinggi Sulut menetapkan 4 ASN dan 1 warga sipil sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pembelian lahan RSUD Walanda Maramis, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, memberikan respons tegas.
“Yang pasti saya mendukung penuh dan menghormati semua upaya dan langkah hukum oleh Kejati Sulut”, ungkap Bupati JG, Selasa (23/04/2024).
Selain mendukung proses hukum, Bupati Joune Ganda juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum ASN yang terlibat dalam kasus hukum.
“Soal aturan yang berlaku terkait ASN, maka saya sudah perintahkan kepada Sekretaris Daerah melakukan telaan dan kajian untuk memastikan status Keempat ASN”, tegasnya, seraya menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan menghapus praktik korupsi di pemerintahan.
- Bupati FDW Apresiasi Jajaran Polres Minsel Dalam Lakukan Pembinaan Melalui Program Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
- RSUD Kolonodale Jalani Kredensial BPJS, Layanan CT Scan Segera Hadir di Morut
- PLN Goes To You: Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Gorontalo Hadir Menyapa Pelanggan
Kasus ini melibatkan lima tersangka, termasuk mantan sekretaris daerah yang kini menjabat Kadis Pangan, serta ASN dan warga sipil lainnya.
Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RSUD Walanda Maramis, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.19.763.500.000.
Saat ini, kelima tersangka ditahan di Rutan Manado kelas IIA sesuai dengan surat perintah penahanan dari Kejaksaan Tinggi Sulut yaitu 20 hari terhitung tanggal 22 April 2024 sampai 11 Mei 2024. (*T3)
