Bonebol-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango bakal mengawal pembentukan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu,menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah desa untuk meninjau langsung kondisi BUMDes, salah satunya di Kecamatan Kabila Bone.
“Sudah mulai kami berikan pelatihan ke arah penguatan manajemen dan digitalisasi. Tapi kami akui masih terhambat oleh terbatasnya SDM,” ujar Rakhmatiyah, Selasa (6/06/2025).
Untuk itu, kata Rakhmatiyah pihaknya mendorong setiap desa harus melakukan peningkatan kapasitas, salah satunya dengan menargetkan agar setiap desa dapat mencetak minimal satu sarjana setiap tahun.
“Makanya ada saran dari kami coba di setiap desa dibuatkan program untuk bagaimana di setiap desa bisa menghasilkan satu sarjana setiap tahun,” kata Rakhmatiyah
Sebagai bentuk dukungan, kata Rakhmatiyah pihaknya dan Pemerintah Daerah telah menggandeng Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk mendampingi proses digitalisasi administrasi BUMDes.
Digitalisasi ini menjadi kunci agar pengelolaan usaha desa lebih transparan, efisien, dan siap menghadapi tantangan kebijakan nasional.
“Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, dikhawatirkan dana yang telah tersedia akan sia-sia karena pengurus belum siap dan model bisnis belum jelas,” ujar Rakhmatiyah.
Lebih lanjut, setelah masa reses berakhir, pihaknya akan kembali melakukan kunjungan rutin ke daerah pemilihan (dapil) setiap hari Senin dan Selasa.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi revitalisasi BUMDes aktif serta mendorong pembentukan BUMDes baru di desa-desa yang belum memilikinya.
“Makanya kita mau revitalisasi, karena kan sekarang itu ada mandatori dari pusat, ada penyertaan modal dari dana desa ke BUMDes 20 persen,” tandasnya.
Kunker perdana dipusatkan di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango ini, Komisi I menjelaskan, dengan adanya regulasi terbaru yang mewajibkan Dana Desa (DD) 20 persen dialokasikan ke Bumdes untuk Program Ketahanan Pangan, maka ini harus benar-benar efektif, tertib administrasi sehingga menghasilkan perubahan signifikan terhadap kemajuan ekonomi desa. ***
