OPINI – Masyarakat hari ini hidup dalam banjir informasi visual. Video beredar cepat di media sosial dan sering kali langsung dipercaya tanpa verifikasi. Banyak orang tertipu oleh video deepfake yang menampilkan sosok politisi seolah sedang berbicara atau membuat pernyataan tertentu. Wajah, suara, dan gestur terlihat meyakinkan, padahal video tersebut sepenuhnya palsu. Karena tampilannya sangat realistis, publik sulit membedakan mana yang benar dan mana yang hasil rekayasa teknologi. Kondisi ini membuat ruang publik digital menjadi sangat rawan manipulasi.
Fokus persoalan ini terletak pada pergeseran cara publik membentuk opini politik. Jika sebelumnya masyarakat menilai pernyataan politisi dari sumber resmi atau liputan media, kini potongan video di media sosial sering dianggap cukup sebagai bukti. Deepfake dan konten hasil kecerdasan buatan mempercepat penyebaran informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Dalam situasi politik yang panas, konten semacam ini mudah dipakai untuk menjatuhkan lawan, memprovokasi emosi, dan menggiring persepsi publik tanpa proses klarifikasi yang sehat.
Bagi saya, deepfake dan AI-generated content merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Demokrasi membutuhkan warga yang bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jujur. Ketika kebohongan disajikan dalam bentuk-bentuk yang tampak nyata, seperti video, gambar, dan suara, kemampuan publik untuk berpikir kritis ikut dilemahkan. Pemilih bisa diarahkan untuk membenci atau mendukung seseorang bukan karena gagasan dan rekam jejaknya, melainkan karena terpengaruh oleh konten-konten hasil manipulasi. Jika dibiarkan, demokrasi berubah menjadi arena adu rekayasa teknologi, bukan adu ide dan program.
Kader HMI perlu mengambil peran nyata. Pertama, membangun literasi digital di lingkungan kampus dan masyarakat melalui diskusi, konten edukatif, dan forum kader. Kedua, menjadi contoh dalam bersikap hati-hati dengan tidak ikut menyebarkan video atau informasi yang belum terverifikasi. Ketiga, mendorong etika penggunaan teknologi dengan menyuarakan pentingnya tanggung jawab di ruang-ruang digital. Menjaga demokrasi tidak cukup dengan memilih dan bersuara, melainkan dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab di ruang digital. Di titik inilah peran kader HMI menjadi penting, sebagai penjaga nalar publik agar demokrasi tetap berpijak pada kebenaran.(**)
