Amurang – Bupati Minahasa selatan (Minsel) DR Chriatiany Eugenia Paruntu SE, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga di rangkaikan dengan Peresmian dan Pengucapan Sumpah janji Hetty Ross Mawuntu S.pd. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minsel menggantikan, Franky Lelemboto ST, dari partai Gerindra.Rabu (7/8/2019).
Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa selatan (Minsel) Jenny Johana Tumbuan SE.
Dalam Rapat Paripurna ini, Bupati Tetty Paruntu melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2020.
Usai penandatangan,Bupati Tetty Paruntu, menyampaikan selamat kepada Anggota Dewan yang baru Hetty Ross Mawuntu S.pd. dan ucapkan terima kasih kepada Franky Lelemboto ST. Yang sudah bekerja mambagun Kabupaten Minahasa Selatan.
- Desa Ciparungsari Gelar FGD Penetapan Status Indeks Desa Tahun 2026 untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Pencanangan Peringatan HUT RI Ke-81 Dan HUT Provinsi Ke-62 : Bersama Gubernur Fun Game Mini Soccer Melawan Tim Kodam XIII Merdeka
- Jelang Hari Kemerdekaan ke-81 RI, PLN UP3 Tahuna Gelar Apel dan Inspeksi Peralatan Guna Pastikan Keandalan Listrik Kepulauan Nusa Utara
Lanjut Bupati berharap nota kesepakatan tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota secara berkelanjutan, terutama kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
‘’Saya yakin dan percaya bahwa pembahasan terhadap KUA PPAS R-APBD T.A 2020 telah dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip realistis, logis akuntabel dan aspiratif. Dengan itu muncul berbagai usulan, saran dan masukan yang lebih baik lagi guna memajukan dan memakmurkan Kabupaten Minsel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai ini,’’ kata Bupati Tetty.
Di hadapan sejumlah anggota dewan yang hadir dalam pertemuan tersebut, Tetty Paruntu mengungkapkan, Pemkab Minsel bersama DPRD Minsel memiliki pandangan dan semangat yang sama sekaligus komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tidak menambah beban dalam kegiatan ekonomi masyarakat. (*/Kiki Liando)
