oleh

Bupati Sumendap Warning Akan “Pukul” Kadis PU dan Kepala BAPEDA Provinsi Sulut

-Mitra-33 Dilihat

Bupati Mitra James Sumendap SH

Ratahan – Untuk membuktikan keseriusannya kepada masyarakat dalam hal pembangunan infrasruktur jalan, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, kuliti Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sulut,dan mengecam keras terhadap Dua Intansi di Provinsi itu pada kegiatan Musyawara Rencana Daerah (Musrembang) Kabupaten.

Bupati Sumendap mengecam bukan tidak beralasan, namun dikarenakan Dinas Pekerjaan Umun Provinsi dianggap tidak bisa menata anggaran untuk kebutuhan orang banyak yang ada di Kabupaten Mitra, terlebih pembangunan infastruktur yakni jalan penghubung Kecamatan Touluaan sampai Kekecamatan Touluaan Selatan diantaranya Desa Lobu dan Kalait.

“Kadis PU dan Bapeda Provinsi jangan pernah injak Minahasa Tenggara, jika tidak Mampu perjuangkan Kebutuhan Masyarakat Minahasa Tenggara, Terlebih pembangunan Jalan Lobu dan Kalait yang ternyata belum tersentuh perbaikannya oleh Pemerintah Provinsi Sulut,” Kecam Sumendap.saat membuka Musyawara Perencanaan Pembangunan Kabupaten ( Musrembangkab) dalam rangka penyusunan rencana Kerja Pemerintahan Daerah ( RKPD) Kabupaten Mitra tahun 2019, Senin ( 25/3/2019) kemarin.

Sambung Sumendap, seharusnya dalam penyusunan anggaran,pemerintah bisa melihat program yang merupakan skala perioritas sehingga dapat menyentuh kemasyarakat terlebih dalam meningkatkan perekonomian.

“Kita harus tau membaca skala prioritas, karena ada beberapa aspek yang penunjang terlebih peningkatan ekonomi yang harus kita perhatikan, jangan menganggarkan program yang tidak bermanfaat,” terang Sumendap dihadapan seluruh peserta yakni SKPD baik Dinas, Badan, sampai utusan Kecamatan dan desa.

Dirinya meminta Kadis PU dan BAPEDA Provinsi untuk tak menginjak daerah Kabupaten Mitra. Sebelum pembangunan infrastruktur yang ada di Kekecamatan Touluaan Selatan antara Desa Lobu dan Kalait. Karena menurutnya, daerah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi.

“Berani mereka (Kadis PU dan Kaban BAPEDA Provinsi red ) lewat di Mitra, saya akan “pukul”. Karena semenjak Indonesia merdeka tidak pernah disentuh oleh pemerintah provinsi,”kecamnya lagi. Bagaimana masyarakat akan membawa hasil pertanian dan hasil lainnya dengan cepat kalau jalannya seperti ini, tidak pernah ada sentuhan untuk diperbaiki,” tutup Sumnedap. (*/Nal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *