Jakarta- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan dan menjamin kualitas pelaksanaan proyek daerah melalui kerja sama resmi dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Kesepakatan tersebut ditegaskan lewat penandatanganan perjanjian Bupati Minahasa Utara Joune J. E. Ganda dan Plt. Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari di Kantor Pusat Jamkrindo, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Melalui kerja sama ini, Jamkrindo menyediakan layanan suretyship yang mencakup jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, hingga pemeliharaan. Seluruh instrumen ini diproyeksikan menjadi benteng pengaman guna memastikan proyek pemerintah daerah berjalan sesuai aturan, tepat waktu, serta memiliki mitigasi risiko yang terukur.
Bupati Joune Ganda menegaskan, kemitraan tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola pembangunan daerah.
“Penguatan sistem jaminan membuat proyek pembangunan lebih terukur dan tepat waktu. Dampaknya kembali ke masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan layanan publik,” ujarnya.
Bupati menambahkan, sistem penjaminan yang lebih kuat bukan hanya menjaga kualitas proyek fisik, tetapi juga membantu efisiensi anggaran daerah.
Dengan mekanisme yang tertata, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengarahkan anggaran ke program-program prioritas masyarakat.
Pelaku usaha lokal termasuk UMKM disebut turut mendapatkan manfaat melalui peluang pendampingan dan kemitraan dari Jamkrindo, yang dinilai akan memperkuat ekonomi daerah.
Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembangunan di Minahasa Utara.
“Kami melihat komitmen kuat Bupati Joune Ganda dalam memperkuat tata kelola. Jamkrindo siap mendukung penuh pelaksanaan proyek daerah,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Minut, termasuk Kepala Bappeda Hanny Tambani, Kepala Dinas Pendidikan Jofieta Supit, Kepala BRIDA Lidya Warouw, serta jajaran lainnya. Dari pihak Jamkrindo hadir perwakilan divisi, Pemimpin Wilayah IX Makassar Abdillah Putera, dan Pemimpin Cabang Manado Juino R. Mangube.
Kesepakatan tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian teknis sesuai kebutuhan program daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan seluruh proses diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (T3/*)
