Bitung- Pemkot Bitung dibawah pimpinan Walikota dan Wakil Walikota Hengky Honandar dan Randito Maringka, terkesan kurang peduli terhadap pendidikan, khususnya yang ada di Pulau Lembeh.
Hal ini terbukti dimana ada 2 sekolah yakni, SD Negeri 5 Pancuran dan SMP Negeri Satu Atap (Satap) yang juga di Kelurahan Pancuran, Kecamatan Lembeh Selatan, bangunan sekolahnya sudah lama rusak bahkan tidak layak ditempati, namun tidak mendapat perhatian pemerintah.
Masalah ini terungkap dalam rapat kerja lintas komisi yang dipimpin ketua DPRD kota Bitung, Vivi Ganap, SE bersama pihak SDN 5 Pancuran dan SMP Satap Pancuran, yang turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Fonny Tumundo, SPd MPd serta Camat Lembeh Selatan dan Lurah Pancuran, Selasa (3/3/2026).
Kepsek SMP Satap Pancuran, Deane S Mumu mengatakan, bangunan sekolahnya rusak akibat abrasi pada tahun 2015 lalu. Dinding retak, atap bocor dan struktur bangunan dapat membahayakan siswa. “Sekolah kami rusak bertahun-tahun dan membahayakan siswa yang belajar,” kata Mumu dihadapan anggota DPRD.
Menurut Mumu, bantuan revitalisasi memang ada beberapa kali, tapi tidak menyentuh persoalan utama. Sejak 2024 menurutnya tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di gedung lama. 32 siswa tidak memiliki ruang kelas tetap dan hanya menumpang di SDN 5 yang nota bene bangunan juga jauh dari kata layak.
“SDN 5 Pancuran hanya memiliki tiga ruang kelas untuk menampung 36 siswa dengan sembilan guru. Tiga ruangan itu digunakan secara multifungsi sebagai ruang belajar, ruang guru, ruang kepala sekolah, hingga ruang operator. Masalah ini sudah kami sampaikan ke Walikota, namun sampai saat ini belum ada solusi,” tambahnya.
Mumu mengaku pada Januari lalu pihaknya telah mengumpulkan orang tua siswa dan pemerintah Kelurahan untuk membahas kemungkinan penyediaan lahan baru. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Fonny Tumundo, SPd MPd mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan ke Kementerian Pendidikan. Namun, menurut Tumundo, Kementerian mensyaratkan ketersediaan lahan. “Kementerian bersedia membantu, tapi harus ada lahan. Sementara lahan ini yang belum tersedia,” kata Fonny.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD, Syam Panai mengatakan, untuk masalah lahan itu bisa dianggarkan di APBD. “Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus ada upaya kongkrit. Pendidikan harus diprioritaskan. Kalau tidak ada lahan, Pemkot bisa beli lahan baru, dengan menganggarkan di APBD,” tandas Panai.
Senada juga dikatakan legislator lainnya, Dewi Suawa. Menurutnya, jangan sampai ada kesan ketimpangan antara daratan dan kepulauan. “Ini harus diseriusi pemerintah. Jangan sampai terkesan di pulau itu dianaktirikan. Pendidikan ini sakral, karena mendekat sumber daya manusia,” tegas Suawa.
Legislator PAN, Imran Lakodi menambahkan, masalah ini menjadi perhatian serius komisi I dan Badan Anggaran DPRD. “Kami akan fokus dan mencari langkah strategis, agar supaya masalah ini segera tuntas,” pungkasnya. (hzq)
