Advokasi Pembangunan PP-PA, dr Devi : Di Sulut, Baru 5 Kab/Kota Memiliki UPTD-PPA

Sulut – Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memerlukan upaya memperkuat koordinasi, integrasi dan sinergi baik Pusat dan Daerah dan antar daerah, untuk membangun kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan dan perlindungan khusus anak serta memastikan anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS, saat Audiensi bersama Wali Kota Tomohon Carrol J.A Senduk, SH di dampingi Ketua TP PKK Kota Tomohon Drg. Jean D’arc F. Senduk Karundeng, Bertempat di ruang kerja Wali Kota Tomohon,Jumat (10/09/2021).

Dikatakan dr Devi, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, dari total penduduk Sulawesi Utara, sekitar 49 persen nya adalah perempuan, sementara 31 persen nya adalah anak-anak.

“Sayangnya masih banyak kelompok perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan dan isu perempuan dan anak adalah isu yang kompleks.” Ujar dr Devi.

Dijelaskan dr. Devi, Pembangunan PP-PA harus terintegrasi dalam 4 (empat) Bidang sesuai  Pergub 60 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi tata kerja Dinas PPA Provinsi Sulut antara lain, Bidang Pengarusutamaan Gender, kualitas hidup keluarga, Bidang Perlindungan hak perempuan, Bidang Perlindungan khusus dan pemenuhan Hak Anak dan Bidang Partisipasi Masyarakat.

“Intinya harus lebih care dengan pembangunan PP-PA, sampai saat ini baru 5 (lima) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki UPTD-PPA yakni  Kota Manado, Boltim, Mitra, Bolmut dan Kota Kotamobagu. Ini masih menjadi pekerjaan rumah panjang bagi Kabupaten/Kota.” Jelas dr Devi.

Sementara itu, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk merespon positif kunjungan kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang melakukan advokasi agar hal yang menjadi target Dinas P3A Tomohon untuk segera membentuk UPTD melalui SK Wali Kota, membuat regulasi tentang perlindugan dan pemenuhan hak anak, koordinasi penanganan TPPO lebih optimal.

Advokasi pembangunan PP-PA ini merupakan Program Kerja Dinas P3A Provinsi Sulut melalui Bidang Pengarusutamaan Gender di kota Tomohon oleh  Kadis dan Kepala Bidang PUG diikuti para kepala seksi.

Turut  hadir Kadis P3A Tomohon, Dr. Joh Lumolos dan jajaran (*/JM)

Related posts