Kotamobagu-Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Senin (20/10/25) siang tadi, menggelar uji kompetensi pratama. Kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari ini, dibuka secara langsung oleh Sekertaris daerah (Sekda) Kotamobagu Sofyan Mokoginta.
Pada sambutannya, Mokoginta menegaskan bahwa dinamika birokrasi saat ini menuntut kecepatan adaptasi dan inovasi dari para pemimpin daerah.
“Tantangan birokrasi pemerintahan semakin kompleks. Masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, inovatif serta responsif terhadap perubahan. Karena itu, Aparatur Sipil Negara yang mengemban amanah sebagai Pejabat Tinggi Pratama harus mampu menjadi pemimpin perubahan, bukan sekadar pelaksana tugas administratif,” ujar Sofyan Mokoginta.
Pejabat JPT Pratama dituntut memegang mampu menggerakan organisasi, membangun sinergi lintas sektor serta menghadirkan solusi nyata atas persoalan pembangunan. “Mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya lagi.
- Perkuat Kebersamaan Dimomen HUT RI Ke 81, Polres Bitung Gelar Olahraga Bersama Bhayangkari
- Mendengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI Ke 71, DPRD Bitung 2 Kali Gelar Paripurna Dalam Sehari
- Jalin Kerja Sama Dengan RSUD Bitung, Yayasan Rumah Lukaku Indonesia Lakukan Pemeriksaan Mata Dan Kitanan Gratis
Ia berharap pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi pintu lahirnya pejabat pemerintah yang profesional, kompeten, dan berkarakter.
“Melalui uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini, kita berharap akan lahir pemimpin birokrasi yang visioner, memiliki strategi jelas, dan orientasi hasil,” jelasnya.
Kegiatan uji kompetensi ini diikuti 20 pejabat lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.
Kegiatan yang digelar di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kotamobagu tersebut turut dihadiri Kepala BKPP Kota Kotamobagu Deevy R. Rumondor beserta Tim Panitia Seleksi dan Evaluasi Kinerja.
Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Kotamobagu menciptakan birokrasi berkinerja tinggi, adaptif, dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. (*)
