Sulut-Pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu terpenuhi, maka dengan menggunakan sistem aplikasi Elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dimana dengan aplikasi ini kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG) secara by name by addres.
Demikian pemaparan Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Selasa (13/02/2024).
Dikatakannya, penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih muda dalam mengamati permasalahan gizi dan selanjutnya mengambil keputusan dan tindakan apa yang akan dilaksanakan,baik secara komunitas maupun individu.
Adapun data yang di paparkan Provinsi Sulawesi Utara untuk Data Keluarga Beresiko Stunting tahun 2023,
PUS HAMIL
PUS 321.668
PUS Hamil 7.281
PUS Hamil Tkt Kesejahteraan 1 448
PUS Hamil Tkt Kesejahteraan 2 581
PUS Hamil Tkt Kesejateraan = 2 1.029
BADUTA
Resiko Stunting 5.235
PUS Hamil Tkt Kesejahteraan 1 1.052
PUS Hamil Tkt Kesejahteraan 2 1.378
PUS Hamil Tkt Kesejateraan <= 2 947
DATA E-PPGBM OKTOBER 2023 (Penarikan 05 Feb 2024)
Entry Balita e-PPGBM 147,815
Entry Pengukuran Balita 212.263
Stunting 2.430
Jumlah Balita tidak diukur 26.299
DATA E-PPGBM dan GIZI RPJMN (Penarikan Data : 5 Februari 2024)
Rekap Capaian Indikator GIZI RPJMN Sigizi Terpadu 31 Januari 2024
Jumlah Balita diukur 51.118
Jumlah Balita Stunted 1.543
Dari data tersebut kata Kaper BKKBN Sulut, untuk memperkuat pendampinngan (PKB/PLKB), lakukan feedback ke Kabupatan-Kota, apabila ada kenaikan di Data, seperti Kab. Bolmong selatan data KRS paling rendah. Satgas dan PKB/PLKB harus kerjasama berkolaborasi dalam akselerasi Percepatan Penurunan Stunting.
Begitu juga dengan penegasan dari Ketua Tim Kerja, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Lady D Ante, S.Pd.MAP, internal BKKBN dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting diluar jumlah absolut/ dalam bentuk angka laporan secara persentae yaitu,
Bagaimana Plan Of Actiaon dari Satgas,Ketua Tim Kerja KB/KR (dr. Alfrida Bayang,M.Kes).
Harus ada langkah mencari balita yang belum diukur Pendampingan KRS, TPK tidak memahami tupoksi kerja Ketua Tim kerja Hubalila (dr. Cyndi P.O Taloko, M.Kes).
Untuk Pola asuh kembali ke tugas dan Fungsi Tim Pendampingan Keluarga dam mendampingi Calon Pengantin, Ibu Hamil, Baduta/Balita dan perkuat dan Pelatihan,sosialisasi tambahan dari PKB/PLKB ke TPK. (*)
