BKKBN Gelar Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023

Manado-Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir.Diano Tino Tandaju.M.Erg, mengikuti kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023 terhadap hasil kinerja 8 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di hotel Sentra Manado, Senin (29/05/203).

Kegiatan tersebut di buka secara during oleh Kepala BKKBN RI, DR.dr, Hasto Wardoyo,Sp.O.K (K) ), dan di hadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen,Ketua Tim Penggerak Provinsi Sulawesi Utara Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, Pj. Bupati Bolaang Mongondow, Ir. Limi Mokodompit.MM, Pj. Bupati Sangihe dr. Rini. Tamuntuan, para Wakil Bupati /Wakil Walikota se Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve. H.A Kepel, serta Team Leader Tecnical Assisten Region 5 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI Sam Patoro Larobut.

Dalam sambutannya Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah mengajak semua mitra kerja untuk menuntaskan masalah stunting di Sulawesi utara. “Sulawesi utara mempunyai modal besar yang baik karena angka rata rata kelahiran pada remaja sudah dibawah angka nasional sudah menurun.”Ujar Wardoyo.

Dikatakan Wardoyoo, Provinsi Sulawesi utara menjadi contoh karena berada pada angka 2,1 dibawah rata-rata nasional. Dan kematian ibu hamil masih berada di atas rata rata nasional 230/100.000 dimana setiap 100.000 ibu melahirkan terdapat 230 kematian ibu hamil. Angka Kematian Ibu Nasional berjumlah 189

“Angka kematian bayi berada di atas sedikit rata rata nasional yaitu 16/1000 dan di sulut 17/1000. Derajat kesehatan bangsa di tentukan oleh jumlah kematian ibu dan kematian bayi, ini akan lebih baik ketika melakukan Program Percepatan Penurunan Stunting.” Jelas Wardoyo.

Disarankan oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, agar melakukan evaluasi sesuai yang ada didalam Pepres dan Ranpasti. Lakukan Evaluasi 9 layanan intervensi specific sesuai yang ada dalam Peppres nomor 72.

“Begitu juga dengan pemberian makan tambahan dimana kelemahannya pada bayi diusia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih kurang optimal dan juga pemberian Makanan Tambahan masih rendah, di evaluasi masalah ASI dan masalah Makanan Tambahan,” Ucap Wardoyo seraya berharap masalah Makanan Tambahan dapat dicarikan Solusi mengoptimalan Anggaran yang ada di Pemerintah Daerah.

Kepala BKKBN RI  Hasto Wardoyo juga berpesan dalam specific nya adalah Penuhilah kebutuhan Makanan Tambahan ASI Eksklusifnya, penuhilah Makanan Tambahan pada Ibu Hamil dan Penuhilah makanan tambahan pendamping ASI.

“Diharapkan kepada Kaper BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Satgas Provinsi Sulawesi Utara untuk melihat indikator yang di Sulut , karena indikator -indikator inilah yang akan menjadi bahan penilaian ketika Menpan.RB juga memberikan penilaian terkait dengan kinerja stunting begitu juga dari Kemendagri, sesuai Pepres.” Harap Wardoyo.

Solusinya kata Wardoyo, lebih memperhatikan keluarga yang beresiko tinggi stunting di Sulawesi Utara punya urutan data by name by addres, terhadap rencana program untuk pengadaan Air bersih, maupun jamban dan rumah yang layak huni.

“Selama ini Ketika melaksanakan program dengan 5 pilar, dan 8 Aksi Konfergensi, dan Pepres Stunting , maka stunting yang dari 24,4 % menjadi 21,6 % dan Kemudian Keluarga Beresiko stunting menurun juga dari 21,9 % menjadi 13,5 % , jika kita mampu mengawal yang menikah, yang hamil dan yang melahirkan dan Baduta, maka bisa tidak stunting atau yang Namanya INKUBASI (diberikan inkrutmen ),” Ungkap Wardoyo.

“Agar tidak ada Stunting baru maka harus ada data terupdate dan TPK siap selalu dalam mendamping Yang akan menikah, Hamil, melahirkan dan Balita- Baduta.” Tambah Wardoyo.

Diinformasikan pula bahwa di Provinsi Sulut untuk yang akan menikah datanya terlalu sedikit yang memasukkan data pada aplikasi Elsimil, karena melalui Elsimil akan ketahuan terlebuih dahulu resiko stunting melalui data yang ada.

“Di himbaukan kepada Kaper dan Tim Satgas untuk melakukan pertemuan pada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Semoga kedepan semua akan lebih baik lagi dari tahun kemarin.”Tutup Wardoyo.

Kegiatan ini turut di hadiri Para Asisten Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulut, Para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut, Fungsional Perencana Ahli Utama Provinsi Sulawesi Utara Ir. Jenny Karouw.M.Si, Para Kepala Perangkat Darrah.dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait Penanganan Stunting. (*/J.Mo)

Loading