Deprov-Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Senin (05/05/2025).
Aksi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, HMI meminta DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) dihentikan di DPR RI.
Saat menerima massa aksi di ruang Paripurna DPRD, Wakil ketua DPRD Sulianto menyatakan kesediaannya untuk menandatangani tuntutan yang diajukan mahasiswa.
- Wali Kota Tomohon Temui Kepala BPOM RI, Bahas Dukungan untuk TIFF 2026 dan Usulan Pembangunan Laboratorium BPOM
- Diduga Langgar Kesepakatan, Warga Tanjung Merah Bakar PT Futai, Polisi Pasang Police Line
- Wawali Tomohon dan Staf Khusus Presiden Bahas Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan Sektor Unggulan Daerah
“Secara pribadi dan selaku wakil rakyat, saya siap menerima dan menandatangani apa yang diminta oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan bahwa meskipun dirinya satu partai dengan Presiden Republik Indonesia, hal itu tidak menghalangi dirinya untuk berpihak kepada aspirasi masyarakat.
Namun demikian, Sulianto menjelaskan bahwa sikap resmi DPRD sebagai lembaga tetap harus melalui proses pembahasan lintas fraksi.
“Secara kelembagaan, kami akan menyampaikan hal ini ke fraksi-fraksi lain karena penandatanganan dokumen ini membutuhkan persetujuan seluruh fraksi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sulianto menyatakan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo saat ini bersikap lebih terbuka dan tidak hanya fokus pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk sejumlah panitia khusus (pansus) untuk menangani berbagai persoalan di daerah.
“Jika teman-teman mahasiswa meminta dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas persoalan ini, kami siap,” tegasnya. (***)






