Deprov-Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Senin (05/05/2025).
Aksi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, HMI meminta DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) dihentikan di DPR RI.
Saat menerima massa aksi di ruang Paripurna DPRD, Wakil ketua DPRD Sulianto menyatakan kesediaannya untuk menandatangani tuntutan yang diajukan mahasiswa.
- Info Update Agenda DPRD Sulut Hari Ini : Ibadah Rutin Keluarga Besar DPRD Sulut, Hingga Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Dan RDP Bersama Mitra Kerja
- Erupsi Gunung Karangetang Kembali Terjadi, Plt. Bupati Heronimus Makainas Imbau Masyarakat Tetap Waspada
- National Series 2 Kejuaraan Terbuka Panjat Tebing Piala Walikota Manado 2026 Resmi Ditutup
“Secara pribadi dan selaku wakil rakyat, saya siap menerima dan menandatangani apa yang diminta oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan bahwa meskipun dirinya satu partai dengan Presiden Republik Indonesia, hal itu tidak menghalangi dirinya untuk berpihak kepada aspirasi masyarakat.
Namun demikian, Sulianto menjelaskan bahwa sikap resmi DPRD sebagai lembaga tetap harus melalui proses pembahasan lintas fraksi.
“Secara kelembagaan, kami akan menyampaikan hal ini ke fraksi-fraksi lain karena penandatanganan dokumen ini membutuhkan persetujuan seluruh fraksi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sulianto menyatakan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo saat ini bersikap lebih terbuka dan tidak hanya fokus pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk sejumlah panitia khusus (pansus) untuk menangani berbagai persoalan di daerah.
“Jika teman-teman mahasiswa meminta dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas persoalan ini, kami siap,” tegasnya. (***)
