Morut-Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara ( Morut), H Djira K SPd MP, pimpin langsung validasi dokumen persyaratan pengadaan pegawai melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Selama tiga hari tiga malam, secara maraton Wabup Djira memanggil semua pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yakni para Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ( Pemda) Morut.
Semua Pimpinan OPD datang dengan membawa dokumen dan daftar tenaga honorer di instansi masing-masing. Dari daftar itu dicocokkan dengan dokumen atau rekomendasi yang ditandatangani para Pimpinan OPD untuk mengikuti ujian PPPK.
Selain memanggil pimpinan OPD di kantor Bupati, Wabup Djira didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Morut, Lolyta SH MAP, Kasatpol PP dan Damkar, Buharman Lambuli, mendatangi langsung beberapa Instansi, Kamis (17/07/2025).
Kunjungan itu diawali dari Kantor Lurah Bahontula, lalu ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kantor Lurah Bahoue, Lurah Kolonodale, dan terakhir di kantor Camat Petasia.
Di setiap kantor tersebut Wabup dan tim dari BKPSDM meminta daftar hadir pegawai, SK pengangkatan tenaga honorer, serta dokumen yang ditandatangani pimpinan instansi bersangkutan sebagai syarat honorer yang direkomendasi atau diusulkan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK.
Wabup Djira, menjelaskan, langkah validasi honorer yang mengikuti PPPK ini diambil, sebagai tanggapan atas banyaknya masukan dari masyarakat yang mengharapkan agar Pemda meneliti kembali dokumen kepesertaan seleksi PPPK.
” Pemda tidak bisa menutup mata terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Kita ingin memastikan penerimaan pegawai lewat PPPK ini sesuai ketentuan,” jelas Wabup Djira.
Ia menegaskan, Pemda Morut khususnya Bupati Delis Julkarson Hehi sejak awal meminta kuota PPPK sebanyak-banyaknya di pusat, sebagai bukti komitmen kuat untuk membantu para honorer yang ada.
” Kuotanya mencapai 3.000 lebih, dan nomor dua terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) . Ini iktikad baik Pemda untuk mengangkat derajat para honorer yang telah berjasa mengabdi di daerah ini,” tegas mantan Kadisdikbud Morut itu. (Ale/Ryo/ NAL)
