Bitung-Pemberitaan yang menyebutkan Komandan Satuan Petroli (Dan Satrol) TNI AL, Kol Marvil yang menyinggung isi SARA, ditanggapi oleh Tonaas Brigade Manguni (BM) Sulut, Fabian Kaloh, SIP MSi.
Menurut mantan anggota DPRD Sulut ini, apa yang diisampaikan oleh Kol Marvil tidak perlu dibesar-besarkan, karena tidak bertujuan menyinggung suku tertentu.
“Saya tidak dekat dengan Dan Satrol. Tapi yang saya lihat, pernytaan beliau itu bukan menyinggung suku. Bahasa yang beliau bilang bahwa, dia putra daerah, orang Manado tepatnya orang Aertembaga, datang bertugas disini mau bikin bagus, tapi kenapa bikin berita buruk?,” kata Kaloh.
Pria berkumis yang pernah menjabat Kepala Dinas Kominfo Pemkot Bitung ini mengatakan, menyebut suku, golongan itu hal yang biasa, sepanjang tidak menyudutkan suku tertentu.
- Bupati FDW Apresiasi Jajaran Polres Minsel Dalam Lakukan Pembinaan Melalui Program Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
- RSUD Kolonodale Jalani Kredensial BPJS, Layanan CT Scan Segera Hadir di Morut
- PLN Goes To You: Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Gorontalo Hadir Menyapa Pelanggan
“Toh beliau tidak mendiskreditkan suku Jawa, tapi oknum yang bersuku Jawa. Janganlah ini diplintir dan dibesar-besarkan,” tegas mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Bitung ini.
Lanjut dikatakan mantan Camat Aertembaga dan Kadis Perhubungan ini, mendengar atau membaca sesuatu itu harus holistik, harus secara menyeluruh dan dalami maknanya, tidak boleh cuma kulitnya. “Membaca sesuatu itu harus lihat substansinya. Baca secara menyeluruh. Jelas sekali kog makna dari apa yang disampaikan Dansatrol. Bukan soal suku Jawanya, tapi oknum petugas bersuku Jawa yang hanya mengambil uang, kumpul uang setelah itu pergi, atau bertugas ditempat lain. Jadi sebenarnya soal sense of belonging, rasa memiliki Kota Bitung ini,” pungkas mantan Kepala BKD Pemkot Bitung, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut ini, sembari menambahkan, serusnya kalau mau cari info via telp, musti bilang duluan bahwa pembicaraan ini akan direkam, supaya pejabat publik hati-hari jjangan slip of the tongue dalam berbicara.
“Dan jika kemudian ada pembicaraan yang tanpa diketahui direkam kemudian di publis, hati-hatiloh, bisa jadi salah,” pungkas politisi yang pernah menjabat ketua ORARI Bitung ini. (hzq)
