Manado-Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke BPK RI, Selasa (5/3).
Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Jalan 17 Agustus, Kota Manado.
Sesuai UU Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tujuannya untuk diaudit BPK yang kemudian mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut.
- Aksi Heroik Selamatkan Korban Kebakaran Mega Mall, Gubernur Yulius Beri Penghargaan Khusus Bagi Tim Damkar Manado
- Gelar RDP, Komisi IV DPRD Sulut Mediasi Permasalahan Antara Pekerja Dengan Pihak Penyedia Jasa Di Lingkungan RSUP Kandou
- Sekprov Tahlis Gallang Tegaskan Peran DWP Provinsi Sulut Sebagai Penyangga Kinerja ASN dan Mitra Kerja Pemerintah
Selain Pemprov Sulut, sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang turut menyetor laporan keuangannya untuk diaudit BPK.
Mereka yakni, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Bolaang Mongonow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung.
Usai menyerahkan laporan keuangan, Wagub Steven Kandouw optimis Pemprov Sulut mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mudah-mudahan, semua bimbingan dan tuntunan dari teman-teman BPK kita semua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Wagub Kandouw.
Menurutnya, semua pengabdian pemerintah daerah di tahun 2023 selengkapnya dipertanggungjawabkan pada kesempatan ini.
“Saya yakin semua pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan akuntabel,” tutur Wagub Kandouw.
Wagub optimis, Pemprov Sulut kembali meraih opini WTP. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.”Pasti bisa. Saya yakin,” tandasnya.
Turut mendampingi Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, Asisten III Sekdaprov Sulut, Fransiskus Manumpil, Inspektur Mecky Onibala serta sejumlah pejabat eselon dua.(Advetorial Diskominfo Sulut)
