oleh

Sejumlah Proyek 2023 Dianggap Kualitasnya Tidak Baik, Bupati Morut Diminta Evaluasi Kinerja OPD Terkait

Morut-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Paripurna, sekaitan dengan laporan hasil peninjauan lapangan APBD Tahun 2023, di kantor DPRD Morut, Selasa (31/10/2023).

Meski rapat digelar di lobi ruangan kerja para anggota DPRD Morut, lantaran gedung ruang rapat paripurna sementara direhab, namun kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat.

Rapat paripurna itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Morut Hj Warda Dg Mamala SE.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Morut, Warda Mamala mengatakan, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), agenda hari ini, yakni laporan hasil peninjauan lapangan APBD 2023, oleh Tim DPRD Morut di seluruh Kecamatan yang ada di Morut.

Mengawali penyampaian laporan, Anggota DPRD, Partai PDIP, Syahrudin Mustafa, mengatakan, paninjauan lapangan pelaksanaan kegiatan 2023, baik sumber anggaran yang bersumber dari DAU, DAK serta dana PEN di Kecamatan Petasia, Petasia Barat dan Petasia Timur, dimana beberapa item kegiatan pembangunan sementara dalam proses pelaksanaan.

Seperti, pekerjaan rehab kantor DPRD lama lantai dua dengan pagu anggaran Rp. 1,8 Miliar, rehap kantor Bupati Rp.6 Miliar, pembangunan jalan lingkar pantai – Yos Sudarso dengan anggaran Rp 1,4 Miliar, yang terlihat dilokasi tidak ada aktifitas kerja, karena belum ada pembebasan lahan dari pihak Pemerintah dan pemilik lahan.

Sementara itu, pembuatan tanggul di Desa Ungkea sepanjang 300 meter dengan pagu anggaran Rp 200 juta, terpantau dilapangan papan proyek tidak ada dan pekerjaan diperkirakan tidak mencapai volume.

Olehnya kata dia, selama ini banyak pembangunan fisik yang kualitas pekerjaannya tidak baik, maka diharapkan kepada Bupati Morut untuk mengevaluasi kinerja OPD yang menangani bangunan fisik tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Morut asal Partai Gerindra, Helen membeberkan, tim dua melakukan peninjauan di wilayah Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, dan Soyo Jaya.

Dalam peninjauan itu, ditemukan ada beberapa paket pekerjaan konstruksi belum dikerjakan yakni pembangunan tanggul penahan banjir sungai Damar Desa Girimulya dan paket pekerjaan lainnya. Ketiga wilayah itu agar diselesaikan sebelum masa pelaksanaan pekerjaan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bupati Morut agar mengevaluasi kinerja OPD yang menangani pembangunan fisik, dikarenakan selama ini banyak pembangunan fisik yang kualitas pekerjaannya tidak baik.

Sementara itu, Anggota DPRD Morut, asal Partai Perindo, Indrawati Balirante SE, mengungkapkan, hasil peninjauannya bersama tim di Kecamatan Mori Atas, Mori Utara, Lembo dan Lembo Raya, ditemukan pembangunan brocaptering dan jaringan perpipaan air bersih di Desa Mayumba, Kecamatan Mori Utara senilai Rp 2 Miliar pemasangannya tidak terlalu dalam, sehingga rawan terbakar jika ada kebakaran hutan yang terjadi.

Untuk pekerjaan lainnya tambah Indrawati, rata-rata pekerjaan tepat rampung diantaranya rabat beton jalan kuburan Kasingoli dan pembangunan embung pertanian di dusun 1, Penanto, Desa Kasingoli serta pengadaan alat pertanian kelompok Karya Mandiri Deda Lee berupa tangki elektrik dan pembangunan Pastori Jemaat GKST Petra Desa Lee.

Hadir dalam paripurna tersebut, Wakil Ketua II DPRD Morut, Muhammad Safri, Sekda Morut, Ir Musda Guntur MM, sejumlah Anggota DPRD Morut, serta Pimpinan OPD di jajaran Pemda Morut. (*/NAL)