Tomohon-Pemerintah Kota Tomohon melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Tomohon Jusak S.T Pandeirot SPd MM menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, (16/1/2024).
Menurutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif.
“Terkait hal tersebut, tentu menjadi kewenangan bagi kami atas nama Pemerintah Kota Tomohon melakukan penindakan terhadap reklame maupun Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditempatkan pada area bukan peruntukannnya. Semoga hal ini bisa dipahami masyarakat,” ungkap Pandeirot. (*)
- DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Pemprov Sulut Tahun 2025
- Menenun Harapan dari Ruas Kasamaan–Sembel: Langkah Nyata PLN Hidupkan Ekonomi Desa Tempang Dua Lewat Paving Blok
- Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Walikota Honandar Hadiri Rakerwil VI APEKSI di Kendari
