Sulut,-Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai yaitu 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan hasil SKI tahun 2023, angka stunting Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 21,3 persen dari 20,5 persen pada tahun 2022.
Sampai dengan tahun 2024, TPPS Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota maupun kecamatan dan desa sudah terbentuk 100 persen di seluruh Indonesia. Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat ini sudah terbentuk 2.348 tim dan Satuan Tugas sebanyak 19 satgas, , dan technical assistance kab/kota sebanyak 15 orang.
Hal itu di katakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST.M.Erg, saat membuka Rapat PPS sekaligus Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi TPK, bertempat dil Ruang Rapat Lestari Perwakilan BKKBN Sulut pada Kamis (08/08/2024).
Menurut Kaper BKKBN Sulut, pelaksanaan tugas TPPS, TPK, dan satgas stunting perlu terus dibina, dimonitor dan dievaluasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari setiap tim ini sehingga target percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dapat tercapai.
“Monitoring (Pemantauan) dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan sehingga gambaran kondisi lapangan di tiap daerah dapat diketahui dan juga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai.”jelas Tandaju.
TPPS dan Satgas PPS Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, kata Tandaju bertujuan untuk menyediakan Informasi yang objektif tentang kemajuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting oleh TPK, TPPS, dan SATGAS Percepatan Penurunan Stunting, Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Keluarga, Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan SATGAS Percepatan Penurunan Stunting dan mempercepat feedback terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan.
“Setiap Satgas menyampaikan kegiatan/progres oleh Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting, penyampaian hasil evaluasi kinerja, pembahasan, dan rekomendasi.” Jelas Tandaju.
Lanjut Kaper BKKBN Sulut dalam pemaparannya,menjelaskan overview Monitoring dan Evaluasi TPS, TPPS dan Satgas PPS Semester I Tahun 2024. “Dari pemaparan yang disampaikan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Sulawesi Utara dan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi TPK, TPPS, dan SATGAS Percepatan Penurunan Stunting ; serta melakukan feedback terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan,” Tandas Tandaju.
Rapat tersebut di lanjutkan di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, pada Jumat 9 Agustus 2024, yang di wakili Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd., MAP bersama Ketua Tim Kerja terkait tagging stunting di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, TPPS Prov. Sulut, IPeKB Sulut, serta Satgas Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan agenda kelanjutan Kegiatan Penyusunan Laporan Monev TPK, TPPS, dan Satgas PPS Semester I oleh Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan.
Adapun para peserta yang hadir sebanyak 33 orang di antaranya terdiri dari satgas Percepatan Penurunan Stunting, Tim TPPS Provinsi Sulawesi Utara, DPD IPeKB Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Perwakilan dan Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Lini. (*J.Mo)
