Gorontalo-Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (19/8/2025), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah demi memastikan keberpihakan pada rakyat.
Fraksi PKS menyoroti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja ASN. Namun, dalam pandangannya, PKS mempertanyakan apakah besaran TPP yang ditetapkan sudah benar-benar memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
“Mari kita hitung ulang TPP dengan tenang, sesuai kemampuan daerah, jumlah pegawai, dan kebutuhan yang ada. Jangan sampai rakyat menunggu pembangunan, sementara anggaran lebih banyak habis untuk belanja pegawai,” tegas juru bicara Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga menyoroti efisiensi anggaran sebesar Rp41,27 miliar yang tercantum dalam rancangan. Meskipun pengalokasian efisiensi merupakan kewenangan eksekutif, Fraksi PKS menekankan pentingnya pengawasan agar dana tersebut tidak digunakan secara serampangan.
“Kami percaya efisiensi akan dijalankan sesuai aturan. Namun, bila terjadi pelaksanaan yang menyimpang, tanggung jawab tetap ada di pihak eksekutif. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Fraksi PKS.
Fraksi PKS menaruh perhatian besar pada penurunan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp34,2 miliar menjadi hanya Rp8,1 miliar. Mereka mempertanyakan apakah angka tersebut cukup untuk mengantisipasi bencana, gejolak ekonomi, dan keadaan darurat lainnya.
“BTT bukan sekadar angka, tapi pagar darurat. Jika terlalu kecil, maka pagar itu rapuh. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme kontinjensi jika dana ini tidak cukup.”
Tingginya proporsi belanja pegawai dalam APBD juga menjadi perhatian. Fraksi PKS mempertanyakan rasionalitas jumlah pegawai saat ini, serta dampaknya terhadap kesehatan fiskal daerah.
“Jika jumlah dan penempatan pegawai tepat, maka TPP bisa lebih proporsional, APBD lebih sehat, dan masyarakat tetap mendapat pelayanan terbaik,” ujar perwakilan fraksi.
Fraksi PKS menutup pandangannya dengan harapan bahwa perubahan APBD ini tidak menjadi dokumen dingin yang hanya terlipat di meja birokrasi, melainkan benar-benar menjadi cahaya yang sampai ke rumah-rumah rakyat Gorontalo.
“Mari kita pastikan, setiap rupiah yang ditulis di sini bukan hanya angka, tapi doa, agar rakyat tidak lagi sulit berobat, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar jalan-jalan desa tidak lagi rusak. Itulah alasan kami hadir di sini, “tutup Juru Bicara PKS”. ***
