Morut-Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara (Morut), H Djira K SPd MPd, memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Desa/Kelurahan Koperasi Merah Putih (KMP), di ruang rapat Sekda, Senin (27/10/2025) pagi.
Rapat tersebut bertujuan untuk mensinergikan kerja sama lintas sektor, antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, serta pihak perbankan dalam memperkuat operasional KPM di Desa/Kelurahan yang ada di Morut.
Pada kesempatan itu, Wabup Djira, dalam arahannya, lebih menekankan pada pentingnya kesiapan administrasi dan koordinasi yang matang antara seluruh pihak. Ia meminta pihak Diskumperindag Morut, untuk memastikan seluruh kelengkapan legalitas dan tata kelola koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koperasi ini harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Desa/Kelurahan. Karena itu, sinergisitas antara pemerintah, perbankan, dan pengurus koperasi mutlak diperlukan, agar operasionalnya bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas mantan Kadisdikbud Morut itu.
Wabup Djira, juga mendorong agar OPD terkait dapat melakukan sosialisasi secara intensif, kepada para pengurus koperasi, khususnya soal teknis finansial dan tata kelola keuangan.
Baca : Gubernur Sulteng Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, PT GNI Turut Ambil Peran
“Kami juga meminta, agar pihak perbankan dari BUMN, seperti BRI, BNI, dan Mandiri, aktif berperan dalam mendukung pengembangan koperasi sesuai dengan instruksi Presiden RI.Manfaatkan gedung milik Pemerintah Desa atau Kelurahan apabila diperlukan untuk menunjang kegiatan koperasi. Semua pihak harus berperan aktif demi kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kadiskumperindag Morut, Yanismal Botuale SE MM, melaporkan, bahwa proses legalitas pendirian koperasi telah rampung sepenuhnya. Pihaknya kini tengah menuntaskan kewajiban administrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes).
Kata dia, setiap koperasi akan mendapatkan pendampingan dari asisten bisnis guna memastikan keberlanjutan usaha dan peningkatan kapasitas manajemen di lapangan.
Adapun perwakilan dari pihak perbankan seperti BRI, BNI, dan Mandiri yang hadir dalam rapat menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung pembiayaan program ini. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya ekonomi berbasis koperasi di tingkat Desa/Kelurahan.
Dengan terjalinnya sinergisitas antara Pemda, perbankan, dan masyarakat, program KMP diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi di bumi tepo asa aroa tercinta. (*)
