Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Ini perolehan ke 12 kalinya secara berturut-turut, dan ini merupakan bentuk konsistensi akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulut memiliki tata kelola keuangan yang sesuai dengan Standar Akurasi Pemerintahan, Kata Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Akhmad Anang Hernady S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, pada Selasa (2/6/2026).
“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Sulut memiliki tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, menunjukan bahws anggarsn daerah dikelola dengan benar, efektif, dan bebas dari penyimpangan”, ujar Akhmad Anang Hernady.
Lebih lanjut, Akhmad meminta Pemprov Sulut tidak hanya terfokus pada raihan opini WTP, akan tetapi bisa memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mensejahterahkan rakyat.
- PWI dan Mitra Gelar Gerakan Literasi Pelajar Manado, Sejuta Asa untuk Kota Tercinta, Jadi Kado Istimewa HUT Ke-403 Manado
- Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PLN UP3 Palu Hijaukan Pesisir Teluk Palu Melalui Penanaman 1.000 Bibit Mangrove
- Dari Gerobak Harapan ke Usaha yang Lebih Mapan : Kisah Muhammad Syarifuddin Menyalakan Asa Bersama TJSL PLN
Sementara itu, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE., menyampaikan rasa terima jasih atas masukan, saran, serta rekomendasi dari BPK RI, Gubernur menuturkan capaian ini harus dipertahankan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut, Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwskilan Sulawesi Utara, yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif”, ujar Gubernur Yulius.
Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Imbuhnya.
“Tahun Anggarsn 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan, sekaligus peluang ditengah tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal, dan Pemprov Sulut mampu menjaga kinerja keuangan daerah secara baik”, pungkasnya. (*JM)
