Tomohon,-Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), di Krakatau Grand Ballroom Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024)
Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Pemerintah Kota Tomohon sendiri dibawah kepemimpinan Walikota Caroll Senduk SH, ikut mendapatkan penghargaan tersebut kategori Pratama.
Prestasi tersebut sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
Penerima UHC Award merupakan daerah-daerah yang cakupan kepesertaannya melampaui 95 persen.
Sementara Kota Tomohon sendiri telah membuktikan cakupan tersebut di angka 98 persen.
“Puji Tuhan hari ini Kota Tomohon mendapatkan penghargaan UHC (Universal Health Coverage) kategori Pratama, dimana penghargaan merupakan hasil jerih payah dari seluruh jajaran dari Pemerintah Kota Tomohon dan dukungan masyarakat serta stakeholder yang ada. UHC Kota Tomohon saat ini mencapai 98% mudah-mudahan kekurangan mencapai 2 % ini dapat Kita atasi nantinya. Mohon dukungan dan support dari semua pihak,” ungkap Masna Pijoh.
Perlu diketahui bahwa Jamkesda (jaminan Kesehatan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Dimana untuk kota Tomohon ada kuota 28.500 jiwa yang di biayai Pemkot Tomohon dan PBI Pusat (Penerima Bantuan Iuran dari Kementerian Sosial) berdasarkan data DTKS serta BPJS Mandiri dimana masyarakat yang mampu membayar secara Mandiri untuk jaminan kesehatannya. Sedangkan, BPJS ASN yang premi-nya di potong dari gaji setiap.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.
Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufronre. (*Bert)
