Pemkab Minut Seriusi Penggunaan Kendis dan Kerterlibatan ASN dalam Politik Praktis

MINUT  – Penjabat Bupati Minahasa Utara (Minut) Clay J Dondokambey SSTP MAP, memberi perhatian serius terkait laporan adanya penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye Paslon Bupati dan Wabup di Pilkada.

“Iya saya sudah ada laporan soal itu. Saya tidak akan kompromi, makanya saya sudah minta kadis Perhubungan dan Bagian Aset untuk menertibkan dan melakukan sidak terhadap kendaraan-kendaraan dinas yang keluyuran serta digunakan untuk kepentingan kampanye saat Pilkada. Yidak boleh itu kendia itu pemanfataanya untuk operasional pemkab,” tutur Pjs Bupati, saat diwawancara awak media usai rapat dengan TAPD Pemkab Minut.

Pjs Bupati Clay menambahkan tidak hanya soal kendis tetapi ada juga ada laporan bahwasanya ada oknum-oknum ASN dan THL yang terlibat politik praktis.

“ASN itu harus netral di Pilkada ini tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan jika ada yang terindikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian ASN”, tegas Clay.

Kemudian khusus THL juga jangan sampai ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis. Silahkan tentukan hak pilih kalian tapi jangan terlibat secara langsung untuk ikut mendukung paslon.

Nanti selain ada aturan kepegawaian, ASN yang terlibat dalam aktifitas politik praktis akan diserahkan ke Bawaslu untuk diproses sampai di KASN,” tandas Bupati.

Terpisah Komisioner Bawaslu Rahman Ismail SH, menegaskan jika laporan yang diterima Bupati terkait pemanfaatan kendaraan dinas Pemkab dalam aktifitas kampanye Paslon, sanksinya bisa sampai pada menggungugurkan Paslon yang bersangkutan dalam kontestasi Pilkada ini.

“Ini persoalan serius dan jika benar ada paslon yang memanfaat kendaraan dinas untuk kegiatan politiknya bisa disanksi sampai pada diskualifikasi”, ujar Ismail

Dan untuk ASN yang terlibat politik praktis Bawaslu pastikan akan memroses jika ada temuan perangkat-perangkat kami baik di kecamatan hingga desa, jila ada ASN yang terlibat dalam politik praktis prosesnya bisa sampai pada rekomendasi kami ke KASN bisa sampai pemecatan terhadap oknum ASN yang terlibat politik praktis,” pungkas Ismail.(***)

Related posts