Minut-Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyoroti keras fenomena aksi perbaikan jalan oleh warga yang diviralkan di media sosial dengan narasi yang dinilai menyudutkan pemerintah daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sebagai respons atas berkembangnya opini publik yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Joune Ganda menegaskan, pemerintah tidak melarang inisiatif masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur secara mandiri. Namun, ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak dibungkus dengan narasi yang membangun persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah.
“Jangan sampai hanya memperbaiki 10 meter jalan, lalu diviralkan berulang-ulang seolah pemerintah tidak bekerja. Ini yang harus diluruskan,” tegasnya. Senin (20/4/2026).
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara instan. Seluruh proses harus melalui tahapan perencanaan, mulai dari musyawarah desa hingga penganggaran di tingkat kabupaten, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal yang saat ini dihadapi daerah, termasuk dampak kebijakan nasional terkait pengalihan anggaran ke program prioritas pusat, turut memengaruhi percepatan pembangunan.
“Bukan pemerintah tidak bekerja, tapi ada prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus dipahami bersama,” ujarnya.
Dalam arahannya, Joune Ganda juga menginstruksikan para camat untuk tidak pasif dan lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah desa. Ia menilai, lemahnya koordinasi di lapangan menjadi celah munculnya narasi yang tidak terkendali di masyarakat.
“Camat harus turun langsung, jangan hanya menunggu laporan. Kalau tidak, persepsi yang keliru akan terus berkembang,” katanya.
Lebih jauh, ia membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Namun, ia mengingatkan agar setiap kegiatan tetap mendapatkan pendampingan teknis dari instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, guna memastikan kualitas pekerjaan.
“Gotong royong itu penting, tapi harus sesuai standar. Kalau cepat rusak, justru merugikan masyarakat sendiri,” ujarnya.
Joune Ganda juga menekankan peran ASN untuk hadir di tengah masyarakat dan aktif membangun komunikasi publik yang sehat, termasuk melalui media. Ia menilai, narasi negatif harus diimbangi dengan kerja nyata serta penyampaian informasi yang transparan.
Fenomena ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Minahasa Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain dengan pola serupa, yakni membangun kesan seolah pemerintah tidak hadir.
“Ini harus kita jawab dengan kerja konkret dan komunikasi yang jelas. Jangan biarkan persepsi menyesatkan berkembang,” tandasnya. (T3/*)
