Opini-Wacana pemisahan antara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Nasional kembali mengemuka dalam diskursus demokrasi Indonesia. Selama ini, penggabungan jadwal pemilu baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah sering dianggap sebagai solusi efisiensi anggaran dan waktu. Namun, dibalik argumen efisiensi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah demokrasi lokal justru dikorbankan?
Dari perspektif demokrasi lokal, pemisahan Pilkada dari Pemilu Nasional berpotensi memberikan ruang yang lebih sehat bagi politik daerah. Ketika Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan pemilu nasional, isu-isu lokal kerap tenggelam oleh hiruk-pikuk politik nasional. Kandidat kepala daerah sering “menumpang” popularitas partai atau figur nasional, bukan menawarkan gagasan substantif tentang persoalan daerah seperti pelayanan publik, tata ruang, atau ekonomi lokal. Akibatnya, pemilih cenderung menentukan pilihan berdasarkan afiliasi politik nasional, bukan rekam jejak dan kapasitas calon kepala daerah.
Dengan pemisahan jadwal, fokus publik dapat diarahkan sepenuhnya pada dinamika lokal. Debat publik menjadi lebih relevan, media lokal memiliki ruang lebih besar untuk mengawal gagasan calon pemimpin daerah, dan masyarakat dapat mengevaluasi kandidat secara lebih rasional. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memperkuat akuntabilitas kepala daerah dan kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Namun, dari sisi efisiensi penyelenggaraan, pemisahan Pilkada dan Pemilu Nasional bukan tanpa konsekuensi. Penyelenggaraan pemilu yang terpisah berarti peningkatan biaya, baik untuk logistik, gaji penyelenggara, maupun pengamanan. Selain itu, potensi kelelahan pemilih menjadi risiko nyata jika masyarakat terlalu sering dipanggil ke bilik suara dalam rentang waktu yang berdekatan. Partisipasi pemilih bisa menurun jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai.
Meski demikian, efisiensi tidak seharusnya dimaknai semata-mata sebagai penghematan anggaran. Pemilu yang terlalu kompleks dan serentak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, seperti yang tercermin dari tingginya tekanan kerja dan persoalan teknis di lapangan. Pemisahan tahapan dapat membuat manajemen pemilu lebih terukur, profesional, dan manusiawi baik bagi penyelenggara maupun pemilih.
Pada akhirnya, pilihan antara pemilu serentak atau terpisah adalah soal menyeimbangkan kualitas demokrasi dan efisiensi tata kelola. Jika tujuan utama demokrasi adalah menghadirkan pemerintahan yang representatif dan akuntabel, maka penguatan demokrasi lokal layak menjadi prioritas. Pemisahan Pilkada dan Pemilu Nasional bukan sekadar soal jadwal, melainkan strategi untuk memastikan bahwa suara rakyat di daerah benar-benar didengar, bukan sekadar menjadi gema dari politik nasional. *
