Kalteng-Dalam kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambangi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kamis (27/06/2024).
Ia berkeliling meninjau seluruh ruangan dan menyapa para jajarannya yang ada di kantor Pertanahan tersebut.
Menteri AHY, berpesan kepada mereka agar dapat memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dikerjakan Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan sesuai target yang ada.
“RDTR penting sekali dan sangat dibutuhkan bagi para investor untuk bisa mengembangkan usaha atau bisnisnya di Kalteng. Itu harus kita kejar secara baik, bekerja sama dengan semua stakeholder lainnya,” ujarnya.
- PLN Goes To You: Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Gorontalo Hadir Menyapa Pelanggan
- Semangat Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Kotamobagu Perkuat Sinergi dan Keandalan Listrik Bersama Stakeholder di Boltim
- Momen Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan Manado Utara Hadir Lebih Dekat: Mendengar, Mengapresiasi, dan Tumbuh Bersama Pelanggan
Ia juga mendorong untuk dilakukan akselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah itu.
“Kita akan terus kejar target PTSL. Harapannya Kota Palangka Raya bisa berstatus Kota Lengkap. Artinya semua bidang secara spesial itu sudah terpetakan, sudah terdata dengan baik, mengurangi potensi terjadinya sengketa konflik dan menutup celah terjadinya praktik mafia tanah,” ungkap orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN RI itu.
Bukan tanpa maksud, kunjungan ke Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi se Indonesia bertujuan untuk memastikan kebijakan-kebijakan Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Selain itu, Menteri AHY juga ingin mendengar langsung permasalahan serta tantangan yang dihadapi jajaran di daerah dalam menjalankan program-program strategis.
“Bagi saya yang paling cepat untuk bisa menguasai permasalahan, adalah dengan cara berkunjung langsung. Tidak ada yang bisa menggantikan dialog tetap muka secara langsung. Sekaligus bisa mengukur apakah kebijakan di tingkat Pusat sudah dijalankan dengan baik,” tukas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pusat ini. (Hms ATR/BPN/NAL)
