Gorontalo-Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mendesak pemerintah eksekutif untuk segera merekomendasikan penghentian sementara aktivitas PT. Gorontalo Mineral. Desakan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat penambang, Selasa (10/06/2025).
Menurut Limonu, konflik yang saat ini mencuat di tengah masyarakat penambang di Kabupaten Bone Bolango bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah jika aktivitas perusahaan tetap berjalan.
“Kita harus desak pemerintah untuk dapat merekomendasikan pemberhentian sementara aktivitas dari PT. Gorontalo Mineral sampai permasalahan ini mendapatkan solusi yang kongkrit,” tegasnya.
Ia menyoroti potensi konflik yang bisa menyerupai kasus di Kabupaten Pohuwato, yang sebelumnya telah menimbulkan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
- Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI : Mengajak Masyarakat Untuk Terus Menjaga Semangat Kemerdekaan
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Gelar Uapacara Peringatan HUT RI Ke-81 Tahun 2026 Di Lapangan Gelora Santiago Tahuna
- Peringati HUT RI ke 81, DPC PDIP Kota Bitung Gelar Berbagai Lomba di Kediaman Mantiri Tangkudung
“Saya tidak ingin konflik yang terjadi di Pohuwato akan terjadi pula di Kabupaten Bone Bolango. Bukan hanya kerugian bagi masyarakat saja, tetapi akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintahan Gorontalo jika hal serupa terjadi di Kabupaten Bone Bolango,” jelas Limonu.
Politisi yang dikenal vokal ini menggambarkan kondisi tersebut sebagai ancaman serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat.
“Ini adalah bom waktu yang kita tidak tahu akan meledak kapan, sehinganya harus dengan pergerakan cepat untuk mengatasi ini,” ungkapnya penuh kekhawatiran.
Lebih lanjut, Limonu juga menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan terhadap dampak sosial yang timbul dari investasi tersebut.
“Saat ini juga mengurusi apa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Saya tidak anti investasi, hanya saja kita juga harus memikirkan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat Kabupaten Bone Bolango,” pungkasnya. *








