Gorontalo-Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mendesak pemerintah eksekutif untuk segera merekomendasikan penghentian sementara aktivitas PT. Gorontalo Mineral. Desakan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat penambang, Selasa (10/06/2025).
Menurut Limonu, konflik yang saat ini mencuat di tengah masyarakat penambang di Kabupaten Bone Bolango bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah jika aktivitas perusahaan tetap berjalan.
“Kita harus desak pemerintah untuk dapat merekomendasikan pemberhentian sementara aktivitas dari PT. Gorontalo Mineral sampai permasalahan ini mendapatkan solusi yang kongkrit,” tegasnya.
Ia menyoroti potensi konflik yang bisa menyerupai kasus di Kabupaten Pohuwato, yang sebelumnya telah menimbulkan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
- Desa Ciparungsari Gelar FGD Penetapan Status Indeks Desa Tahun 2026 untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Pencanangan Peringatan HUT RI Ke-81 Dan HUT Provinsi Ke-62 : Bersama Gubernur Fun Game Mini Soccer Melawan Tim Kodam XIII Merdeka
- Jelang Hari Kemerdekaan ke-81 RI, PLN UP3 Tahuna Gelar Apel dan Inspeksi Peralatan Guna Pastikan Keandalan Listrik Kepulauan Nusa Utara
“Saya tidak ingin konflik yang terjadi di Pohuwato akan terjadi pula di Kabupaten Bone Bolango. Bukan hanya kerugian bagi masyarakat saja, tetapi akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintahan Gorontalo jika hal serupa terjadi di Kabupaten Bone Bolango,” jelas Limonu.
Politisi yang dikenal vokal ini menggambarkan kondisi tersebut sebagai ancaman serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat.
“Ini adalah bom waktu yang kita tidak tahu akan meledak kapan, sehinganya harus dengan pergerakan cepat untuk mengatasi ini,” ungkapnya penuh kekhawatiran.
Lebih lanjut, Limonu juga menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan terhadap dampak sosial yang timbul dari investasi tersebut.
“Saat ini juga mengurusi apa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Saya tidak anti investasi, hanya saja kita juga harus memikirkan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat Kabupaten Bone Bolango,” pungkasnya. *








