KPU-Bawaslu Minut Kembali Verifikasi Berkas SGR

Minut-Pertanyaan publik terkait legalitas dari ijazah bakal calon Bupati Minut Shintia Gelly Rumumpe kian hangat. Setelah proses tahapan kelengkapan berkas SGR yang dimasukan dan dinyatakan lengkap oleh KPU minut, Rabu (16/9/2020), maka penulusuran keabsahan ijazah SGR kini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak.

Saat tahapan verifikasi berkas hari terakhir tanggal 16/9 di KPUD Minut, Shintia Gelly Rumumpe (SGR) bersama Cawabup Netty Agnes Pantow (NAP), serta didampingi Ketua Partai Nasdem Vonnie Anneke Panambunan datang untuk membawa kelengkapan dokumen ke KPU Minut.

Namun, berkas tambahan tersebut tidak sesuai dengan permintaan KPU. Hal ini dikarenakan, SGR memasukan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Minut.

Seperti yang sudah diberitakan redaksisulut.com sebelumnya, ditahapan awal perbaikan berkas KPU telah meminta SGR untuk memasukan fotocopy ijazah yang dilegalisir sekolah asal karena sekolah SMA Pelita Tiga nomor 3 masih aktif hingga hari ini.

Maka dari itu pada Minggu (13/9/2020), KPU minut mengembalikan berkas SGR untuk diperbaiki.

Alasannya KPU menolak fotocopy legalisir ijazah SGR saat itu, berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tanggal 10-13 September, Kepala Suku Dinas Jaktim telah membantah pernah melegalisir ijazah SGR. Tapi pada malam tadi terjadi hal yang mencengangkan ketika proses verifikasi penerimaan berkas perbaikan yang dimasukan SGR ditolak KPU Minut, karena fotocopy legalisir ijazah hanya ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan Minut.

KPU Minut melalui Komisioner Darul Halim meminta pihak SGR agar memperbaiki legalisir tersebut dengan tandatangan Kepala Dinas. Kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA, Vonnie Panambunan keluar dari Kantor KPU Minut, namun SGR-NAP dan partai pengusung menunggu di luar. Setelah hampir 30 menit lamanya, Vonnie Panambunan kembali masuk ke dalam Kantor KPU disertai SGR dan NAP. Dan berkas perbaikan SGR-NAP kemudian diterima.

Pada pukul 22.00 WITA, saat rombongan SGR-NAP bersama Ketua NasDem Minut Vonnie Panambunan meninggalkan Kantor KPU Minut. LO Partai NasDem Stevy Da Costa mengatakan kepada wartawan bahwa, berkas paslon SGR-NAP telah lengkap sesuai ketentuan.

“Kelengkapan berkas calon kami sudah berjalan sesuai ketentuan,” ujar Da Costa.

Menurut Ketua KPU Minut Stella Runtu ketika di konfirmasi, membenarkan telah menerima dokumen SGR-NAP.

Stella menjelaskan, pada 17-22 September nanti KPU akan melakukan verifikasi tahap II terkait kelengkapan berkas bakal pasangan calon. “Iya, (diverifikasi kembali,Red), cuma untuk dokumen-dokumen perbaikan,” kata Stella.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Minut Olfi Kalengkongan membenarkan telah melegalisir fotocopy ijazah SGR.

Olfi Kalengkongan juga mengatakan, sesuai Permendikbud RI nomor 29 tahun 2014 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 1 yang berbunyi ‘Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

“Dan atau dokumen aslinya. Jadi karena yang bersangkutan membawa asli ijazahnya maka Dinas pendidikan melegalisir ijazah tersebut. Soal asli atau palsu itu bukan kewenangan Disdik menyatakan itu palsu. Karena kami hanya menyatakan kebenaran atau keabsahan fotocopi ijazah sesuai dokumen aslinya. Sesuai bunyi pasal 1 Permendikbud nomor 29 tahun 2014,” ujar Olfi

Tapi ketika ditanya apakah sudah melakukan verifikasi terkait keaslian dokumen yang diberikan SGR, Olfi menjawab bukan kewenangan Dinas Pendidikan untuk mengecek keaslian sebuah ijazah.

“Itu bukan kewenangan dinas. Kami hanya melaksanakan regulasinya. Kalau sudah ada dokumen aslinya berarti yang meminta pelayanan dari kami, kami layani. Karena beliau (SGR,red) sudah membawa aslinya (fisik ijazah, red). Jadi kami bubuhi tandatangan dan cap untuk fotocopynya,” jelasnya.

Olfi sendiri tidak membantah dengan adanya perubahan terhadap legalisir ijazah yang awalnya ditandatangani Sekretaris Disdik, dan diubah lagi kemudian ditandatangani Kepala Disdik.

“KPU yang meminta, karena sesuai Permendikbud nomor 29 tahun 2014 pasal 2 ayat 5, pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan di kabupaten yang bersangkutan. Sementara pasal 4 menyatakan kepala dinas dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya (Sekertaris),” jelas Olfi.

Kendati terdapat pendapat yang berbeda oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sulut Arthur Tumipa.
Dirinya menjelaskan bahwa, tidak benar jika sekolah tidak mau melegalisir ijazah seorang siswa atau alumnus.

“Kalau dokumen yang dimiliki memang benar, maka sekolah harus melegalisir ijazah tersebut. Dan yang lebih tepat untuk melegalisir adalah SMA tersebut. Apabila sekolah yang bersangkutan tidak mau, berarti Dinas Pendidikan yang akan melegalisir harus menunjukkan bukti keabsahan ijazah yang bersangkutan (SGR,Red)”, jelas Tumipa.

Harusnya yang melegalisir adalah SMA tersebut. Kalaupun sekolah tidak mau, berarti Dinas Pendidikan yang melegalisir harus menunjukkan bukti keabsahan ijazah yang dimiliki yang bersangkutan (SGR, red),” jelas Tumipa.

Adapun kasus dugaan ijazah palsu milik SGR inipun telah bergulir sejak 2019 dan dinyatakan SP3 oleh Polda Sulut. (T3)

Related posts