Gorontalo-Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kondisi kritis yang tengah dihadapi SMK Kesehatan Muhammadiyah Gorontalo Utara. Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah ini dilaporkan tidak menerima satu pun peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2025, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional lembaga tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail, usai melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut, Kamis (24/07/2025).
“Peninjauan kami menunjukkan bahwa sekolah ini tidak mendapatkan siswa baru sama sekali pada tahun ajaran ini. Ini bukan hanya menandakan penurunan animo masyarakat, tetapi mengindikasikan krisis yang harus segera ditangani secara serius,” tegas Gustam.
Menurutnya, beberapa faktor turut menyebabkan rendahnya minat masyarakat, antara lain lokasi sekolah yang jauh dari akses transportasi umum, serta keterbatasan fasilitas pendukung pendidikan yang belum memenuhi standar minimal.
Gustam juga mengungkapkan bahwa jumlah tenaga pendidik di sekolah tersebut sangat terbatas. Saat ini hanya terdapat satu orang guru ASN dan empat guru honorer yang digaji melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan menurunnya jumlah siswa, secara otomatis dana BOS juga berkurang, yang berdampak langsung pada kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional, termasuk pembayaran honor tenaga pengajar.
“Ini adalah persoalan serius. Tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut komitmen kelembagaan dari pihak pengelola sekolah, dalam hal ini Yayasan Muhammadiyah,” ujarnya.
Melihat situasi tersebut, Komisi IV berencana menginisiasi pertemuan lintas sektor dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan pengurus Yayasan Muhammadiyah guna merumuskan langkah-langkah konkret penyelamatan sekolah. Beberapa usulan yang akan dibahas mencakup perbaikan sarana prasarana, penambahan tenaga pengajar, serta penguatan strategi sosialisasi dan promosi sekolah kepada masyarakat.
“Kami ingin melihat sejauh mana tanggung jawab pihak yayasan dalam menjaga keberlangsungan sekolah yang mereka dirikan. Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menanggung seluruh beban, apalagi jika pihak pengelola belum menunjukkan keseriusan,” tegas Gustam.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sekolah kejuruan di bidang kesehatan sangat vital bagi Gorontalo Utara, mengingat daerah tersebut masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan.
“Jangan sampai lembaga pendidikan seperti ini terabaikan hanya karena lemahnya manajemen dan kurangnya dukungan teknis. Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mengawal agar pendidikan vokasi di bidang kesehatan dapat terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Gustam.(*RS)
