Gorontalo-Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas pengelolaan data mikro terpilih dalam Program Gorontalo Satu Data (GDS). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, pada Selasa (28/01/2026).
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa Komisi I mendorong percepatan implementasi Gorontalo Satu Data sebagai langkah strategis dalam menyatukan dan menstandarkan data lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, ketersediaan data yang valid, akurat, dan terintegrasi merupakan kebutuhan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari basis data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semakin beragam dan lengkap varian data yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas perencanaan pembangunan yang dapat disusun. Gorontalo Satu Data menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data,” ujar Umar Karim.
- Info Update Agenda DPRD Sulut Hari Ini : Ibadah Rutin Keluarga Besar DPRD Sulut, Hingga Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Dan RDP Bersama Mitra Kerja
- Erupsi Gunung Karangetang Kembali Terjadi, Plt. Bupati Heronimus Makainas Imbau Masyarakat Tetap Waspada
- National Series 2 Kejuaraan Terbuka Panjat Tebing Piala Walikota Manado 2026 Resmi Ditutup
Lebih lanjut dijelaskan, dalam proses penyusunan Gorontalo Satu Data, Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini mendapatkan pendampingan melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Namun demikian, keterlibatan pemerintah Australia tidak mencakup pengelolaan maupun penguasaan data primer.
“Pemerintah Australia hanya berperan dalam memfasilitasi kegiatan dan penguatan tata kelola penyusunan data. Seluruh data dan tenaga ahli yang terlibat tetap berasal dari sumber daya dalam negeri,” jelasnya.
Dengan demikian, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan tidak terdapat kekhawatiran terkait keutuhan, keamanan, maupun kedaulatan data daerah dalam pelaksanaan Program Gorontalo Satu Data. Hal tersebut telah menjadi pemahaman bersama dalam rapat kerja tersebut. *








