Opini-Sejarah kekuasaan seringkali terjebak dalam siklus yang sama: lahirnya harapan yang kemudian layu di tangan kultus individu. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana batas antara kekaguman yang sehat dan pemujaan yang buta menjadi semakin kabur. Dalam dinamika politik kontemporer, sosok pemimpin seringkali dikemas sedemikian rupa sebagai “juru selamat,” mengaburkan esensi dari kepemimpinan itu sendiri yang seharusnya berakar pada nilai, bukan sekadar citra.
Pemujaan figur adalah racun bagi demokrasi yang sehat. Ketika rakyat mulai memandang pemimpin sebagai sosok yang tidak maksum dan tak boleh dikritik, maka saat itulah nalar kritis dikubur hidup-hidup. Fenomena ini menciptakan ketergantungan psikologis kolektif, di mana legitimasi kebijakan tidak lagi diukur berdasarkan kemaslahatan publik, melainkan berdasarkan siapa yang mengucapkannya.
Di sisi lain, tradisi intelektual Islam dan gerakan kemahasiswaan telah lama menawarkan konsep kepemimpinan profetik. Ini bukanlah tentang klaim kenabian, melainkan tentang internalisasi nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Kepemimpinan profetik berdiri di atas landasan etika yang kokoh, di mana seorang pemimpin memposisikan dirinya sebagai pelayan sejarah, bukan sebagai penguasa yang haus akan sanjungan.
Ketimpangan yang kita rasakan saat ini bersumber dari hilangnya kedaulatan moral di tangan rakyat. Rakyat seringkali hanya dijadikan instrumen elektoral yang suaranya diperebutkan setiap lima tahun sekali, namun aspirasi dan martabatnya diabaikan setelah kontestasi usai. Kedaulatan moral menuntut rakyat untuk menjadi subjek aktif yang mampu menilai pemimpin berdasarkan prinsip keadilan yang universal.
Kritik terhadap pemujaan figur bukan berarti kita anti terhadap kepemimpinan yang kuat. Namun, kekuatan seorang pemimpin seharusnya berasal dari kemampuannya menggerakkan kesadaran kolektif, bukan dari kemampuannya memobilisasi fanatisme sempit. Fanatisme adalah musuh utama dari objektivitas, dan tanpa objektivitas, keadilan hanyalah sebuah utopia yang tertulis di atas kertas.
Dalam konteks keindonesiaan, kita melihat bagaimana mesin pencitraan bekerja melampaui batas kewajaran. Algoritma media sosial seringkali digunakan untuk menciptakan realitas semu, di mana kekurangan ditutup-tutupi dan keberhasilan kecil dibesar-besarkan secara hiperbolis. Inilah yang kita sebut sebagai “politik tontonan,” yang menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan bangsa yang sebenarnya.
Kepemimpinan profetik menuntut adanya keberanian untuk berpihak pada yang lemah (mustad’afin). Pemimpin yang sejati tidak akan membiarkan hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia memahami bahwa kekuasaan adalah titipan transendental yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada konstitusi, tetapi juga kepada Tuhan dan sejarah kemanusiaan.
Kita perlu mengembalikan politik kepada khitah-nya sebagai seni mengelola kebaikan bersama. Hal ini hanya mungkin terjadi jika masyarakat kembali memiliki daya kritis untuk membedakan mana pemimpin yang berjuang demi nilai dan mana yang hanya berjuang demi kelanggengan dinasti atau kelompoknya. Kedaulatan moral adalah benteng terakhir melawan tirani yang berbalut popularitas.
Sebagai kader HMI, tanggung jawab intelektual kita adalah menjadi penyambung lidah bagi kebenaran. Advance Training (LK-III) bukan sekadar jenjang formalitas, melainkan kawah candradimuka untuk melahirkan problem solver yang mampu membedah realitas sosial dengan pisau analisis yang tajam. Kita harus berani mengatakan “tidak” pada setiap bentuk pengkultusan yang merendahkan martabat akal sehat.
Pemujaan figur cenderung menghasilkan pemimpin yang narsistik. Mereka lebih peduli pada bagaimana mereka terlihat di depan kamera daripada bagaimana kondisi rakyat di pelosok desa yang sulit menjangkau akses kesehatan dan pendidikan. Kepemimpinan profetik justru bekerja dalam sunyi, memberikan dampak nyata tanpa perlu haus akan pengakuan yang berlebihan.
Sudah saatnya rakyat mengambil kembali kedaulatan moralnya. Kita tidak boleh lagi menjadi “penonton yang tepuk tangan” di tengah kebijakan yang mencekik. Rakyat harus menyadari bahwa pemimpin adalah delegat, bukan tuan. Kepatuhan kepada pemimpin harus bersifat kontraktual-ideologis, bukan loyalitas buta yang bersifat emosional.
Intelektualitas yang tidak dibarengi dengan integritas moral hanya akan melahirkan teknokrat yang menghamba pada kekuasaan. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dan pemuda harus tetap menjadi oposisi permanen terhadap segala bentuk ketidakadilan. Kita harus menjadi pengingat bahwa di atas politik, masih ada etika yang harus dijunjung tinggi.
Transformasi sosial tidak akan pernah lahir dari masyarakat yang tunduk pada pesona individu. Ia lahir dari masyarakat yang terdidik secara politik, yang memahami hak-haknya, dan berani menuntut akuntabilitas dari para pemegang kuasa. Kepemimpinan profetik adalah jawaban atas kebuntuan moral yang melanda bangsa ini.
Nilai-nilai kepemimpinan profetik mencakup Shiddiq (integritas), Amanah (akuntabilitas), Tabligh (transparansi), dan Fathanah (profesionalisme). Jika keempat pilar ini diabaikan dan digantikan dengan sekadar popularitas digital, maka kita sedang menuju jurang pendangkalan peradaban. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersolek di media massa.
Pendidikan politik yang mencerahkan harus terus digelorakan. Badko HMI Sulawesi Utara-Gorontalo, melalui momentum LK-III ini, harus menjadi lokomotif perubahan yang menawarkan gagasan alternatif. Kita harus mampu merumuskan arah baru kepemimpinan nasional yang lebih bermartabat dan berorientasi pada nilai-nilai keilahian dan kemanusiaan.
Jangan biarkan masa depan bangsa ini ditentukan oleh segelintir elit yang memanipulasi opini publik. Rakyat harus didorong untuk melihat rekam jejak, gagasan, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Itulah esensi dari kedaulatan moral sebuah kesadaran bahwa kekuasaan ada untuk melayani keadilan, bukan sebaliknya.
Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Namun, prinsip kebenaran tidak akan pernah berubah. Pemujaan figur adalah masa lalu yang harus ditinggalkan, sementara kepemimpinan profetik adalah masa depan yang harus diperjuangkan.
Kembalinya kedaulatan moral ke tangan rakyat berarti pulihnya nalar kritis di ruang publik. Tidak ada lagi rasa takut untuk berbeda pendapat, dan tidak ada lagi pembenaran atas kesalahan demi menjaga nama baik sang tokoh pujaan. Kebenaran harus berdiri di atas segalanya, bahkan di atas loyalitas kelompok sekalipun.
Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan pondasi intelektual yang kokoh. Biarlah sejarah mencatat bahwa kita adalah generasi yang menolak untuk tunduk pada pesona palsu, dan memilih untuk setia pada garis perjuangan yang suci. Kedaulatan moral rakyat adalah kunci bagi kejayaan bangsa. (**)
