Sulut – Pj Sekdaprov Sulawesi Utara Asiano Gamy Kawatu mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri sekaligus membuka kegiatan penginputan anggaran tahun anggaran 2022 pada aplikasi Financial Management Information System (FMIS) di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu (15/12/2021).
Pada kesempatan itu, Pj Sekdaprov Kawatu membacakan sambutan Gubernur Sulut yang menerangkan bahwa penginputan anggaran merupakan tanggungjawab semua perangkat daerah.
“Ini menjadi tanggungjawab bersama, sebagai pengelola keuangan di Perangkat Daerah masing-masing, untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai bentuk fisik keabsahan sebuah kinerja yang telah dijalankan dan diselenggarakan,” katanya.
“Oleh karenanya, Saya harapkan agar semua Perangkat Daerah bisa menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” lanjut Kawatu.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Diketahui, penginputan anggaran Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui penggunaan Aplikasi SIPD beberapa waktu yang lalu.
Saat ini BKAD Sulut melakukan terobosan perihal penginputan kembali Anggaran T.A. 2022 melalui aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi Financial Management Information System, dengan tujuan mempermudah setiap Perangkat Daerah di lingkup pemerintah provinsi untuk melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban pengelolaan keuangan.
“Aplikasi ini sebagai media kontrol BKAD terhadap seluruh administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah,” terangnya mengapresiasi penggunaan aplikasi FMIS.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan tersebut dijelaskan bahwa yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah seiring dengan perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah mulai terbitnya PP 12 tahun 2020, Permendagri 77 tahun 2020 dan Kepmendagri 050 tahun 2020.
Adapun yang diundang menjadi peserta dalam kegiatan penginputan anggaran adalah seluruh operator Simda perangkat daerah. (*/JM)








