Gorontalo-Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, sebagai bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan, Kamis (5/3/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kades Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kelurahan menyampaikan kondisi kantor lurah yang dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tauhid F. Massa mengungkapkan bahwa dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe hingga saat ini menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.
“Kondisi kantor lurah saat ini sangat memprihatinkan. Jika musim hujan tiba, ruangan kantor sering menjadi tampungan air hingga banjir sehingga sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Tauhid.
Kondisi tersebut bahkan mendorong masyarakat Kelurahan Tumbihe untuk bergerak secara swadaya. Warga secara sukarela melakukan penggalangan dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna membantu pembangunan kantor lurah yang lebih layak.
Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga pernah meninjau langsung kondisi tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunan kantor lurah yang dijanjikan belum juga terealisasi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
Ia menegaskan siap menyampaikan langsung persoalan ini kepada Bupati Bone Bolango, agar pembangunan kantor lurah di Kelurahan Tumbihe dapat menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada pemerintah daerah agar persoalan ini segera mendapat solusi,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.
Kunjungan Komisi IV ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik, efektif, dan maksimal. *
