Jerry Massie
Jakarta – Untuk menentukan capim KPK maka tim pansel harus menyeleksi dari nama-nama yang sudah lolos administrasi.
Yang utama mereka yang tak pernah terlibat kasus korupsi, bahkan tidak pernah menangangi kasus korupsi serta membebaskan tersangka koruptor.
DPR juga harus mendorong agar seleksi dipercepat di Komisi III. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan. Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu.
- Gubernur Yulius Bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK Teken Komitmen Bersama, Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
- Energi Kebaikan : YBM PLN Berdayakan UMKM Gorontalo Melalui Bantuan Modal Usaha
- Kantah ATR/BPN Morut Gelar Rakor, Persiapan Pembaharuan Peta ZNT di Morut 2026
Untuk itu dari awal sangat menentukan, kalau bisa ada wakil dari akademisi, profesional, advokad, jaksa, polisi biar nantinya sinkron.
Begitu pula calon pimpinan KPK harus melaporkan aset yang dimilikinya atau hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak. Itu wajin di publish ke publik.
Selain itu, pengalamanan di bidang penanganan korupsi menjadi syarat mutlak. Lebih dari itu para capim nama mereka bersih dari praktek korupsi. (JM)
