oleh

Inyo : Ekspansi PT MSM/TTN di Ranowulu Akan Jadi Atau Tidak Tergantung Pemerintah

Bitung, Redaksisulut – Informasi mengenai rencana ekspansi perusahaan tambang emas PT Meares Soputan Mining (PT MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) dibawah manajemen PT Archi Indonesia Tbk, kini jadi perbincangan.

Pasalnya Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu yang akan direlokasi oleh PT MSM/TTN ini mempunyai luas 2.557 Ha (data Badan Pusat Statistik Bitung tahun 2018) dengan penduduk 214 Kepala Keluarga dari total 764 jiwa yang terbagi dari 395 laki-laki dan 369 perempuan dengan fasilitas berupa Rumah Ibadah, sekolah TK Satap, SDN Pinasungkulan, SMP Satap, Pustu, Polindes, Rumah Dinas Guru, Resting Area, Paud Sion Tinerungan dan Kantor Lurah ini nantinya akan beralih fungsi menjadi wilayah tambang emas.

Sementara itu, Superintendent Public Relation External Relation PT MSM/TTN, Hery Inyo Rumondor Saat di konfirmasi menyampaikan bahwa untuk saat ini masih sedang berlangsung pelaksanaan pengkajian.

“Rencana relokasi belum ada keputusan, karena membutuhkan banyak perijinan dan persetujuan jadi saat ini sementara dilakukan kajian”. Katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada kepastian tentang hal ini, dirinya menyampaikan bahwa PT MSM/PT TTN adalah pemegang Kontrak Karya. Jadi merupakan kontraktor Pemerintah.

“Semua aktifitas perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan persetujuan Pemerintah, jadi atau tidak semua persetujuannya tergantung dari pemerintah “. Kata Inyo.

Menanggapi hal ini, salah satu Aktivis Lingkungan, Billy Ladi menyampaikan bahwa, mengenai isu ekspansi PT. MSM di Kelurahan Pinasungkulan, muncul pertanyaan, apakah ada penolakan dari warga? Atau mayoritas warga sepakat untuk menjual dan siap untuk dipindahkan? Ini juga harus ditelusuri, bagaimana respon masyarakat di sana.

“Bila melihat dari perspektif lingkungan dan hak asasi manusia, persolan yang terjadi di Kelurahan Pinasungkulan merupakan persoalan serius. Apabila perusahaan masuk nantinya, pasti akan ada pembebasan lahan di hutan-hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air ketika terjadi curah hujan yang lebat. Ini akan menjadi persoalan baru bagi kita semua ketika hutan-hutan mulai digantikan perannya oleh perusahaan pertambangan”. Katanya.

Lanjutnya bahwa, hal ini sudah menjadi keharusan bagi Negara dalam hal ini Pemerintah untuk bisa mencari solusi agar dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan dan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan korporasi.

“Karena hak setiap orang atas hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia(HAM), dan Indonesia sebagai negara hukum, wajib melakukan pemenuhan HAM bagi warganya”. Tegas Billy seraya menyampaikan bahwa, Bencana-bencana ekologis yang terjadi hari ini harusnya menjadi tamparan keras bagi kita untuk lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem lingkungan, karena pasti tidak ada dari kita yang ingin mewarisi bencana bagi generasi yang akan datang. (Wesly)