Manado-Suasana berbeda terasa di halaman belakang Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tanpa aba-aba, inspeksi mendadak (sidak) langsung mengecek deretan kendaraan dinas milik pejabat eselon II.
Sidak Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE, yang melibatkan seluruh pejabat eselon II beserta pengurus barang ini turut didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Plh Sekprov Denny Mangala, serta Kepala BKAD Clay June Dondokambey. Satu per satu kendaraan diperiksa secara detail mulai dari kondisi fisik, kelayakan operasional, kelengkapan dokumen, hingga kesesuaian penggunaannya.
Gubernur Yulius, memastikan setiap unit kendaraan benar-benar berfungsi sebagai alat kerja, bukan fasilitas yang dipakai tanpa kendali.
“Tidak boleh ada aset yang terbengkalai, apalagi disalahgunakan. Semua harus jelas, terdata, dan mendukung kinerja,” tegasnya.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Hasil sidak langsung membuka fakta di lapangan. Sejumlah kendaraan ditemukan dalam kondisi kurang optimal. Catatan evaluasi pun dibuat di tempat, menandai bahwa perbaikan tak bisa ditunda. Namun, perangkat daerah yang mampu menjaga aset dengan baik tetap mendapat apresiasi.
Kepala BKAD, Clay June Dondokambey, menegaskan bahwa sidak ini bukan hanya pemeriksaan rutin. Ini adalah bagian dari audit menyeluruh terhadap tata kelola barang milik daerah, mulai dari administrasi hingga sistem pengawasan.
Seluruh pejabat diwajibkan membawa kendaraan dinas masing-masing, sementara pengurus barang memastikan kecocokan data inventaris dengan kondisi riil. Tidak ada lagi toleransi untuk ketidaksesuaian.
Langkah tegas ini dipastikan bukan yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan menggulirkan sidak serupa secara berkala, sebagai upaya membangun sistem pengelolaan aset yang transparan, tertib, dan akuntabel.(*JM)








