Gorontalo-Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, melaksanakan kunjungan kerja ke OK OCE dalam rangka penguatan UMKM dan peningkatan kewirausahaan daerah, Jumat (27/2/2026), Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendalami seluk-beluk tata kelola UMKM agar menjadi mandiri dan maju, menumbuhkan lapisan entrepreneur UMKM, serta membangun mitra kolaborasi dengan daerah guna memperkuat ekosistem kewirausahaan.
Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung oleh Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi, yang memaparkan berbagai program pembinaan kewirausahaan berbasis komunitas yang telah dijalankan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 213 komunitas aktif telah bergabung dan dibina dalam program OK OCE di Gorontalo.
Dalam pemaparannya, Iim menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas penguatan komunitas, tetapi juga mencakup pendataan jumlah anggota serta potensi lapangan kerja yang dihasilkan dari setiap anggota komunitas. Setiap pelaku usaha yang tergabung dinilai memiliki kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di lingkungannya.
Salah satu contoh komunitas aktif di Gorontalo adalah komunitas UMKM yang dipimpin oleh Ibu Sonia, yang juga menjabat sebagai Ketua OK OCE Gorontalo dan aktif di IWP Gorontalo. Selain itu, terdapat pula OK OCE Andalan serta kolaborasi dengan berbagai komunitas pemuda, termasuk karang muda di Gorontalo.
Secara nasional, OK OCE telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 64 perusahaan swasta, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan. Di Jakarta, jumlah anggota yang terhimpun mencapai lebih dari 400 ribu orang, sementara di Gorontalo dan Bangka Belitung masing-masing tercatat lebih dari 100 ribu anggota dari komunitas binaan. Secara keseluruhan, data anggota dalam platform OK OCE telah mencapai sekitar 830 ribu orang yang berasal dari berbagai komunitas, termasuk sektor pemerintah dan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah (PR) dalam pengembangan UMKM di daerah, khususnya terkait penerapan konsep pentahelix yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan melakukan asistensi kepada Gubernur agar penguatan ekosistem UMKM tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, program UMKM tidak boleh hanya bersifat administratif atau sebatas penyaluran bantuan, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha untuk benar-benar naik kelas.
“Yang terpenting adalah memastikan UMKM memiliki pengetahuan manajemen, pelaporan keuangan, serta pendampingan yang jelas agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Ridwan.
DPRD juga berencana mendorong Gubernur untuk mengirim perwakilan guna memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan dinas terkait, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja melalui UMKM dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Selain itu, DPRD menilai pentingnya keberpihakan terhadap produk lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Dengan mendorong penggunaan produk lokal, perputaran ekonomi dan pajak diharapkan tetap berada di Gorontalo, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM setempat.
OK OCE sendiri terus memperkuat ekosistem usaha melalui kurikulum kewirausahaan terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo dalam pelatihan dan penguatan kapasitas kewirausahaan.
Ke depan, OK OCE menargetkan pembinaan hingga 500 komunitas baru dengan visi mencetak 2 juta pelaku usaha di Indonesia. Gerakan kewirausahaan ini berawal dari inisiatif sejak 1998 melalui Yayasan Min Her Uno Foundation dan kemudian dikembangkan pada 2016 melalui konsep OK OCE yang diperkuat dengan Kurikulum 7 sebagai dasar pembinaan pelaku usaha secara sistematis.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan pembahasan lanjutan guna merumuskan langkah konkret penguatan ekosistem UMKM berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di daerah. (*)
