DPRD Pertanyakan Pemutusan Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan, Ini Jawaban Pemkab Minahasa

TONDANO  – Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Bagi warga kurang mampu diikutsertakan dalam jaminan kesehatan tanggungan Pemerintah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kandas di Tahun 2021.

Terputusnya kontrak kerja sama Pemkab dan BPJS Cabang Tondano menjadi pertanyaan seluruh anggota DPRD Minahasa, jaminan kesehatan kepada 42.000 warga telah dianggarkan ke dalam APBD tahun 2021

Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, dana jaminan kesehatan warga Minahasa yang ditanggung Pemerintah sekitar kurang lebih 42.000 orang sudah masuk dalam APBD kabupaten Minahasa tahun 2021,

” Dan sudah melalui proses pembahasan DPRD yang disahkan lewat sidang paripurna Dewan pada Desember 2020 lalu.”Kenapa pemutusan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Tondano ini tidak diketahui DPRD Minahasa.

Ternyata, pihak BPJS telah menyurat ke Pemkab sebanyak 4 kali di bulan Desember tahun 2020, nanti surat terakhir atau keempat baru tembus di Kantor Dewan pada 28 Desember 2020. Sementara, penetapan APBD 2021 sudah diketuk pada rapat paripurna sebelum surat peringatan itu sampai ditangan saya,”ungkap Glady saat rapat dengar pendapat dengan eksekutif diruang sidang DPRD, Rabu (6/1/2021) tadi.

Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya kontrak kerja sama antara Pemerintah dengan pihak BPJS Kesehatan terkait warga Minahasa yang dijamin kesehatan oleh Pemerintah merupakan program yang sangat bagus, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Hanya saja, pihak eksekutif tidak melibatkan DPRD atau paling tidak berkoordinasi supaya kami bisa mengetahui permasalahan yang sempat terjadi.

“Permasalahan putusnya kontrak dengan BPJS tentu sangat disayangkan, karena pihak eksekutif tidak ada Koordinasi. Coba, kalau kita saling koordinasi, mungkin ada solusi yang akan dicapai apalagi menyangkut kepentingan masyarakat Minahasa.

Patut diingat, anggaran 42.000 warga ini yang dijamin kesehatan oleh Pemerintah, sudah melalui proses pembahasan DPRD hingga disetujui dan ditetapkan kedalam APBD Minahasa,”tegasnya.

Sementara Bupati Minahasa melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala,M.Si menanggapi pertanyaan DPR – D atas putusnya kontrak kerja sama antara Pemkab dengan BPJS Kesehatan. Dijelaskannya, karena pihak BPJS meminta tunggakan atau hutang Pemkab harus dibayarkan sampai batas waktu 31 Desember 2020. Jika, tak direalisasi bakal putus kontrak per 1 januari 2021.”Kami sudah berusaha menyampaikan kepada pihak BPJS, bahwa hutang Pemkab nanti akan dibayarkan tahun 2021 karena sudah dianggarkan dalam APBD.

” Namun, mereka tetap memutuskan kontrak kerja samanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Pemkab mengantisipasinya dengan melaksanakan MoU bersama 9 Rumah sakit di Minahasa dan sekitar,” jelas Mangala.

Ditambahkannya pula, Pemkab Minahasa melaksanakan MoU dengan 9 Rumah Sakit supaya bila ada warga yang sakit bisa memeriksakan kesehatannya dan jaminan kesehatannya masih ditanggung Pemerintah.”Nama-nama kepesertaan BPJS warga Minahasa sekitara 42.000 orang ini datanya sudah dimasukan ke 9 rumah sakit yang ada MoU dengan Pemkab,”tandasnya.

Perlu diketahui bahwa rapat dengar pendapat bukan hanya Ketua DPRD yang memepertanyakan sikap Pemkab Minahasa yang tidak berkoordinasi dengan Dewan terkait pemutusan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan. Namun, sejumlah legislatif antara lain Frangky Wolayan, Romy Leke, Imanuel Manus, Rio Palilingan, Herson Walukow dan Debby Kaseger, juga turut menanyakan sikap Pemkab tersebut.  (Ronny)

Related posts