Bonebol-DPRD Bone Bolango tekankan setiap mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Bone Bolango harus dilakukan berdasarkan mekanisme.Meski mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang sah dan menjadi hak prerogatif kepala daerah.
Hal itu di katakan Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus, pada Senin (16/06/202).
Menurutnya, jika perencanaan tidak bagus dan mutasi tidak berdasarkan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), penempatan para pejabat dinilai tidak secara profesional.
Diingatkannya, agar menjauhkan nepotisme agar birokrasi pemerintah berjalan sesuai mekanisme dan struktural yang ada.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
“Mutasi jabatan itu adalah hak prerogatif dari Bupati, tapi kami harap itu harus dilakukan melalui mekanisme yang ada,” ujar Faisal,
Ia juga mengatakan bahwa rotasi dalam penempatan jabatan harus juga dilakukan sesuai dengan aturan birokrasi yang ada.
Terutama dalam mempertimbangkan kriteria pengganti itu dengan secara matang, termasuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
Untuk itu dia meminta Bupati berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. “Kalau sampai melanggar akan jadi bumerang bagi pemda,”pungksnya. *
