Bone Bolango-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bone Bolango menyoroti alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Fraksi ini, melalui juru bicaranya Diki Iskandar Alim, menekankan pentingnya efektivitas serta pemerataan dalam alokasi anggaran untuk memastikan pembangunan merata di semua sektor.
Diki menegaskan bahwa anggaran belanja harus difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembiayaan.
“Anggaran belanja harus diarahkan untuk program-program yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Diki saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP terhadap dokumen RAPBD 2026.
Fraksi PPP juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut mereka, pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat di wilayah tersebut.
- Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
- Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Pembangunan di Kalimantan Timur
- Dampingi Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Sulut, Gubernur Yulius Selvanus Tekankan Gerak Cepat Kemanusiaan
Selain itu, Fraksi PPP mendukung penguatan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan sosial. Diki menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Bone Bolango.
“Nilai-nilai religius dan sosial adalah kekuatan moral yang dapat memperkuat ketahanan sosial kita, dan ini harus diperhatikan dalam kebijakan anggaran,” pungkas Diki.
