MITRA, RedaksiSulut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan seriusi program bantuan perpustakaan nasional (Perpunas).
Hanya saja, diakui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Mitra Royke Lumingas, meski pihaknya sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat, namu masih ada syarat yang harus dipenuhi.
“Yang pertama yaitu lahan, dimana hukum tua Tombatu Dua Barat sudah mempersiapkan lahan seperti yang diminta. Hanya saja dari Perpunas meminta lahan harus yang bersertifikat,” jelas Lumingas.
Selain itu, ia juga menjelaskan, syarat selanjutnya harus ada Data Engineering Detail (DED). Kemudian, sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, harus ada RAB dan harus dianggarkan dalam APBD.
- Disaksikan Wagub, Pemkot Bitung Dan Kanwil Kemenkum Sulut Sepakat Perkuat Sinergi Hukum, Pendidikan, Dan Penyelesaian Status Kewarganegaraan
- Pemkot Kotamobagu Pastikan Penyaluran BBM di SPBU Berlangsung Aman dan Lancar
- Wakili Gubernur Sulut, Sekwan Silangen Hadiri Pentahbisan Menara Gereja Dan HUT Ke-141 Jemaat GMIM Imanuel Sondaken
Lanjut dikatakan Lumingas, demi memastikan anggaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan TAPD, diantaranya bupati dan sekda.
“Informasinya tahun depan akan dianggarkan. Tahun ini hibah lahan belum dianggarkan karena ada kendala, terutama dalam pemenuhan persyaratan DED. Sebab biaya penunjang akomodasi pengadaan itu kalau dihitung jumlahnya sekirat 200 juta. Itulah data pendukung yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” beber Lumingas.
Ditambahkan Lumingas, ada juga pengadaan kendaraan operasional perpustakaan dan proposalnya telah diajukan langsung ke kepala perpustakaan nasional lewat bapak wakil bupati. Kini, pihaknya tinggal menunggu pemberitahuan dari Perpunas. (***)
