Bitung, Redaksisulut – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono hadiri Apel Siaga Direktorat Jenderal PSDKP dengan tema menjaga laut untuk Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Selasa, (23/11/2021).
Dalam kegiatan juga dihadiri, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Stefanus B. An. Liaw, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, beserta Forkopimda Provinsi Sulut, Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Kapolda Sulut, Wali Kota Bitung, Ketua DPRD Kota Bitung, Bupati Biak, Dirjen PSDKP, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, para pejabat dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait lainya.
Dalam kesempatan Menteri Trenggono didampingi Dirjen PSDKP juga menganugerahkan warga Kehormatan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan diikuti dengan display atraksi drum band Gita Swara Bahari dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Atraksi awak kapal Pengawas Ditjen PSDKP, mulai dari senam balok, rubber boad, bela diri, Kolone senapan, yel-yel serta simulasi pelumpuhan kapal pelaku ilegal fishing di selat Lembeh.
Adapun Menteri Trenggono dalam kesempatan menyampaikan kepada beberapa media bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru dimana Pengawasan yang mengedepankan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan ini menjadi senjata KKP dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru di tahun 2022 termasuk penangkapan ikan terukur.
“Saya hadir di sini bersama Saudara-saudara, untuk memastikan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawal kebijakan penangkapan terukur dimana tugas Saudara-saudara adalah mengawal tertib pelaksanaan peraturan di bidang kelautan dan perikanan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab”. Katanya.
Simulasi pelumpuhan kapal pelaku ilegal fishing di selat Lembeh
Dirinya juga menjelaskan bahwa pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem”. Kata Trenggono.
Lanjutnya bahwa, terkait dengan penangkapan ikan terukur, Trenggono menuturkan bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional dimana setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground dan untuk Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.
“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan”. Lanjutnya.
Dalam kesempatan, Menteri menegaskan bahwa KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi. Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai. KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan Pemerintah Daerah.
“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia”. Tutup Trenggono.
Menurut informasi, saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata kami yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing. Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di WPPNRI.
Sebelumnya roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021 dan dalam peluncuran, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, dimana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global. (Wesly)
