Minut-Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Minahasa Utara, Joune J.E Ganda, dalam forum strategis nasional yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Bupati Joune hadir secara virtual dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024.
- Kesepakatan Berhasil Dicapai, Pemprov Sulut Dan DPRD Resmi Menandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027
- Wujudkan Pemerataan Energi di Daerah 3T, PLN Resmikan Peningkatan Layanan Listrik 24 Jam di Pulau Beeng Laut, Bebalang, dan Siladen
- 36 Anggota Paskibraka Tomohon 2026 Resmi Dikukuhkan, Caroll Senduk: Jaga Kehormatan Sang Merah Putih
Forum ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan langkah-langkah dalam pemeriksaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntabilitas dan prinsip good governance.
Dalam agenda tersebut, dibahas berbagai strategi teknis dan kebijakan guna menjamin kelancaran proses audit dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Kehadiran para kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi bukti komitmen kolektif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Partisipasi dalam forum ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung pemeriksaan keuangan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya kepercayaan publik yang berkelanjutan. (T3/Adve)
