oleh

Bupati Limi Mokodompit Hadiri Sidang Paripurna Dekab Bolmong, Penyampaian LPJ APBD 2022 dan Penetapan Ranperda

-BMR, Bolmong-539 Dilihat

BOLMONG-Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bolmong, Ir. Limi Mokodompit, MM, menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong, dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmong tahun 2022, dan pembahasan 3 ranperda usulan. Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bolmong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Bolmong, atas masukan dan usulan kepada Pemerintah Daerah.

“Atas nama pemerintah, saya ucapkan banyak terima kasih atas masukan dan usulan-usulan kepada pemerintah. Dan hal ini akan menjadi perhatian dan catatan penting, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti, ” ucap Bupati Limi Mokodompit.

Limi Mokodompit juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik itu anggota DPRD, pejabat dan ASN di Bolmong sehingga usulan ini dapat diterima dan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dimana, kata bupati, usulan-usulan ranperda tersebut nantinya akan menjadi pedoman dan landasan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut yakni, Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, Kapolres Bolmong, Arianto Salkery, Dandim 1303, Kejari Kotamobagu, dan Wakil Ketua DPRD Bolmong, serta kepala-kepala OPD Pemkab Bolmong.

Adapun, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan: ranperda ini hadir sebagai respons tanggap dalam menghadapi kondisi darurat atau krisis pangan. Melalui regulasi ini,diharapkan akan tersedia tata cara yang efisien dalam penyelenggaraan cadangan pangan.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah: ranperda ini menjadi pijakan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya akan dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.

3. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: ranperda ini mencakup berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Bolmong. Fokusnya adalah pada upaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. (Wandy)